Sulawesi Utara Peringkat Dua Provinsi Rawan TPPO
Ilustrasi perdagangan orang. (IDN Times/Sukma Shakti)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Manado, IDN Times - Data Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) RI, menyebut bahwa Sulawesi Utara menduduki peringkat kedua potensi kerawanan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya judi online dan scammer. Nomor satu diduduki oleh Provinsi Sumatera Utara.
Data tersebut dibuka dalam rapat koordinasi dan diskusi publik pencegahan TPPO khususnya pada sektor judi online, scam, dan upaya perlindungan WNI di Luar Negeri di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (4/9/2023). Wakil Gubernur Sulut, Steven Kandouw, mengatakan bahwa Sulut ada perubahan praktik TPPO di Sulut.
Dulu, TPPO yang terjadi adalah eksploitasi perempuan di tingkat regional. “Tapi sekarang muncul TPPO judi online di Kamboja,” kata Steven Kandouw.
1. Sebanyak 76 orang jadi jorban
rapat koordinasi dan diskusi publik pencegahan TPPO khususnya pada sektor judi online, scam, dan upaya perlindungan WNI di Luar Negeri di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, Rabu (4/9/2023). Dok. Dinas Kominfo SulutSteven menyebut faktanya ada 76 orang yang menjadi korban TPPO. Bahkan, dilaporkan satu orang meninggal dunia di Kamboja.
Angka tersebut tergolong tinggi karena jumlah penduduk Sulut hanya 2,6 juta orang. “Ibarat gunung es, saya percaya lebih banyak orang yang terjerat,” tambah Steven.
Kebanyakan kasus tak terungkap lantaran korban malu melapor. Mereka malu karena ketahuan tertipu.
2. Korban berasal dari keluarga mapan dan berpendidikan tinggi
WNI yang diduga menjadi korban perdagangan orang di Kamboja. IDNTimes/IstimewaKhusus di Sulut, korban TPPO justru berasal dari keluarga dengan ekonomi kelas menengah. Bahkan tak jarang korban memiliki Pendidikan tinggi.
Korban merupakan pemuda yang justru tergiur dengan gaji besar. Ditambah lagi, pekerjaan yang ditawarkan tampak mudah.
“Dulu, korban adalah orang susah, dari keluarga miskin. Tapi sekarang korban kebanyakan dari keluarga berada yang justru tergiur dengan gaji besar karena tidak ada impuls control,” tambah Steven.
Baca Juga: Protes Penggunaan Toa Gereja di Manado, WNA Asal Amerika Minta Maaf
3. Pemprov Sulut canangkan program pengiriman TKI
Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw. Dok. Dinas Kominfo SulutDeputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri, Kemenko Polhukam, Rina Soemarno, menjelaskan bahwa pola penyebaran TPPO juga berubah. Dulu, korban merupakan ibu-ibu yang kebanyakan dikirim ke daerah Timur Tengah.
"Kini korban TPPO adalah pemuda, berpendidikan tinggi, melek teknologi. Mereka direkrut melalui media sosial," kata dia.
Untuk mencegah semakin maraknya TPPO, Pemprov Sulut tengah merancang program pengiriman tenaga kerja ke luar negeri setiap tahun. Targetnya, 1.000 orang akan dikirim per tahun. “Jelas kita fasilitasi, juga jelas kerja di siapa, ada kontraknya, dan ada asuransinya," tutur Steven.
Baca Juga: TPA Sumompo di Kota Manado Kebakaran Sejak Sore
