Rehabilitasi Pascagempa Sulawesi Tengah, Apa Saja Kendalanya?
ANTARA FOTO/Basri Marzuki
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Palu, IDN Times - Masa rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi Sulawesi Tengah pada 2018 lalu masih berlangsung hingga hari ini. Namun pencairan dana stimulan untuk korban bencana dan pembangunan hunian tetap di Palu, Sigi, dan Donggala, belum rampung.
Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh sejumlah daerah mengenai dana stimulan maupun proses pembangunan huntap. Itu disampaikan para kepala daerah terdampak bencana, saat rapat koordinasi dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo, yang berkunjung ke Palu, Sulawesi Tengah, Rabu malam (31/3/2021).
1. Sebanyak 422 hektar lahan HGB untuk pembangunan huntap bermasalah
Pembangunan Huntap Duyu, kecamatan Tatanga yang dikerjakan PUPR belum 100 persen selesai, Walikota Palu memberi target kepada BPBD Kota Palu untuk menyelesaikan pendataan akhir Maret 2021 mendatang. IDN Times/Kristina NataliaWali Kota Palu, Hadianto Rasyid menjelaskan, saat ini pelaksanaan rehabilitasi-rekonstruksi di Kota Palu terkendala lahan bekas Hak Guna Bangunan (HGB) yang diklaim sebagai lahan masyarakat. Akibatnya, pembangunan huntap didua lokasi di Kota Palu tertunda.
"Beberapa pelaksanaan rehab rekon berjalan dengan baik. Untuk yang mengganjal saat ini pembangunan di Tondo dua dan Talise," kata Hadianto, Kamis (1/4/2021).
Pemerintah Kota Palu telah mempersiapkan lahan atau hand clearing dan telah masuk tahap rencana pembangunan. Luas lahan HGB itu mencapai 422 Hektar, dengan jumlah masyarakat yang mengklaim sebanyak 1.000 orang.
"Tapi saat masuk rencana pembangunannya, terjadi klaim masyarakat. Hari ini jika kita paksakan pasti ada benturan dengan masyarakat," ucap Hadianto.
Terkait dengan hal ini pemerintah Kota Palu akan membuat proposal ditujukan kepada Kementrian ATR/BPN. Dalam proposal tersebut terdapat beberapa skema untuk menyelesaikan persoalan lahan.
"Dari proposal ini nantinya Kementrian ATR/BPN, menyetujui atau tidak menyerahkan kepada pemkot Palu untuk kuasa besar di kawasan ini," jelas Hadianto.
Sementara itu untuk penyaluran dana stimulan, Pemerintah Kota Palu menargetkan akan menyelesaikan pembayarannya selama tiga bulan ke depan. Saat ini penyaluran dana stimulan telah masuk pada tahap dua lanjutan.
"Semuanya berjalan dengan baik untuk hal lainnya. Kalau ini diterima, pembangunan Huntap untuk Tondo dan Talise bisa dimulai dengan cepat," tutur Hadianto.
2. Ratusan unit huntap di Sigi belum dihuni terkendala air bersih dan listrik
ANTARA FOTO/Mohamad HamzahSaat ini telah terbangun sebanyak 972 unit huntap dari target kurang lebih 2.600 unit huntap di wilayah Kabupaten Sigi. Sebanyak 335 unit dalam tahap pengerjaan atau konstruksi dan yang belum dibangun mencapai 1.297 unit.
Dari 972 itu, huntap yang dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi sebanyak 402 dari target 500 unit, Kementerian PUPR 400 unit dan Mayapada sebanyak 72 unit.
"Huntap Buddha Tzu Chi sudah terpakai dan warga sudah masuk," kata Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, Kamis (1/4/2021).
Sementara itu, huntap yang dibangun oleh PUPR dan Mayapada belum bisa dihuni korban bencana mengingat ketersediaan air bersih dan pasokan listrik di huntap. Pemkab Sigi telah berkoordinasi dengan pihak PLN terkait pasokan listrik serta Kementrian PUPR untuk ketersediaan air bersih di Huntap.
"Mudah mudahan sebelum atau pada saat puasa mereka sudah bisa masuk ke huntap," tutur Samuel.
"Ada permasalahn soal pendataan, ternyata ada beberapa nama yang sudah di SK kan dapat stimulan, ada juga sudah dapat huntap tapi namanya terdaftar dapat huntap lagi, olehnya kami akan mendata lagi," tambahnya.
Lanjut Samuel, untuk penyaluran dana stimulan di Kabupaten Sigi, dari jumlah data yang tervalidasi sebanyak 20.584 Kepala Keluarga, terdata 17.278 sudah tersalurkan ke rekening warga.
"Ada kemarin yang sudah terisi lagi rekeningnya tapi datanya belum ter-update," sebutnya.
3. Pemkab Donggala siapkan anggaran Rp25 miliar untuk pembebasan lahan
(Rumah yang rusak akibat gempa bumi di Kabupaten Donggala) BNPBDi Kabupaten Donggala, terdapat sembilan titik rencana lokasi pembangunan huntap untuk korban bencana. Namun, saat ini masih dilakukan pengerjaan di empat titik lahan. Daerah tersebut yakni Desa Lompio, Desa Ganti, Desa Tanjung Padang dan Desa Wani.
Dalam menyiapkan lahan untuk pembangunan huntap, pemerintah daerah menyiapkan anggaran pembebasan lahan sebesar Rp25 miliar.
"Di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan, ada hal yang menyebabkan keterlambatan. Misalnya, ketika lokasi sudah didapatkan, sudah dinilai, tapi harganya tidak sesuai dengan pemilik tanah," jelas Wakil Bupati Donggala, Mohamad Yasin, Kamis (1/4/2021).
Sementara untuk penyaluran dana stimulan, Pemerintah Kabupaten Donggala telah menyalurkan hampir 98 persen tahun 2020.
"Sisanya dua persen itu InsyAllah tahun ini, karena kemarin bermasalah di proses administrasi," terangnya.
4. BNPB minta masalah huntap dan dana stimulan selesai 2021
IDN Times/IstimewaKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Doni Monardo mendorong seluruh kepala daerah untuk menyelesaikan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi tahun ini. Baik itu, pencairan dana stimulan serta pembangunan huntap untuk korban bencana.
"Kita tidak boleh tunda lagi, tahun ini harus rampung semuanya. Sudah dua tahun lebih mereka di huntara, besar harapan kami harus didorong tahun ini selesai," tegas Doni.
