KPK: Makassar Kategori Risiko Tinggi Potensi Korupsi
Korsupgah KPK gelar sosialisasi terintegrasi di kantor DPRD Makassar, Selasa (14/11/2023). IDN Times/Istiqlalia Putry
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Tim Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tata kelola Pemerintah Kota Makassar semakin baik. Namun, KPK memberikan sejumlah catatan.
Hal itu disampaikan Tim Korsupgah KPK saat menggelar sosialisasi di Kantor DPRD Kota Makassar, Selasa (14/11/2023). Menurut data yang diungkap oleh Korsupgah KPK, Kota Makassar memiliki nilai Monitoring Centre of Prevention (MCP) yang signifikan, mencapai 82 persen pada tahun 2022.
"Nilai tinggi MCP di Makassar menunjukkan upaya perbaikan tata kelola pemerintahan yang telah dilakukan," kata Tri Budi Rochmanto, PIC Korsupgah KPK Wilayah IV Sulsel.
1. Makassar dalam kategori zona risiko tinggi terkait korupsi
Korsupgah KPK gelar sosialisasi terintegrasi di kantor DPRD Makassar, Selasa (14/11/2023). IDN Times/Istiqlalia PutryPada 2021, Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Makassar mencatatkan angka 60 persen, meningkat menjadi 66,40 persen pada 2022. Namun, angka tersebut menempatkan Makassar dalam kategori zona risiko tinggi terkait korupsi.
Dari kedua penilaian tersebut, hasil analisis menempatkan Makassar dalam kategori kuadran 2, yakni tingginya nilai MCP namun nilai SPI rendah.
"Pemkot Makassar dan DPRD harus bekerja sama lebih erat dalam perencanaan anggaran untuk meningkatkan nilai MCP dan SPI," kata Tri Budi.
2. Penyaluran dana hibah perlu disesuaikan
Korsupgah KPK gelar sosialisasi terintegrasi di kantor DPRD Makassar, Selasa (14/11/2023). IDN Times/Istiqlalia PutryMekanisme dan penyaluran dana hibah perlu disesuaikan dengan peraturan wali kota sesuai Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
Selain fokus pada penganggaran dan perencanaan APBD, Korsupgah KPK juga mengkritisi penyaluran dana hibah Pemkot Makassar.
“Mengenai dana hibah, saya masih enggan menandatanganinya,” kata Danny Pomanto.
Baca Juga: DPRD Makassar Usulkan Hibah Rp10 Miliar untuk Rakyat Palestina
3.Rendahnya nilai MCP dan SPI di Makassar
Korsupgah KPK gelar sosialisasi terintegrasi di kantor DPRD Makassar, Selasa (14/11/2023). IDN Times/Istiqlalia PutryWali Kota Makassar, Moh Ramdhan "Danny" Pomanto, menyatakan bahwa rendahnya nilai MCP dan SPI di Makassar sebagian disebabkan oleh citra kurang baik pemerintahan yang masih tertanam.
Danny mengungkapkan, nilai MCP dan SPI Makassar mulai menunjukkan perbaikan karena adanya progres peningkatan dari tahun sebelumnya.
"Ini terkait dengan sejarah kita yang sebelumnya kurang baik. Namun, pada kenyataannya, sekarang kita telah melakukan perbaikan yang signifikan (MCP meningkat)," Kata Danny Pomanto.
Baca Juga: Di DPRD Makassar, KPK Sebut Penyusunan APBD Rawan Potensi Korupsi
Community Writer
istiqlalia putry
Member IDN Times Community ini masih malu-malu menulis tentang dirinya
IDN Times Community adalah media yang menyediakan platform untuk menulis. Semua karya tulis yang dibuat adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.
