KontraS Sulawesi: Gelar Jenderal Kehormatan Prabowo Coreng Nama TNI
Prabowo Subianto usai diberikan kenaikan pangkat secara istimewa oleh Presiden Jokowi pada Rabu (28/2/2024). (IDN Times/Trio Hamdani)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sulawesi, menilai langkah Presiden Joko "Jokowi" Widodo memberikan pangkat Jenderal TNI Kehormatan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, merupakan keputusan keliru.
Koordinator Badan Pekerja KontraS Sulawesi, Asyari Mukrim mengatakan, langkah Jokowi memberi gelar kehormatan kepada Prabowo berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang ditetapkan pada 21 Februari 2024, merupakan bentuk pelanggengan impunitas dalam upaya penegakan dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu.
"Rezim Jokowi terus menampakkan kedekatannya pada politik citra kehormatan yang melukai hati korban pelanggaran HAM yang sampai hari ini menuntut keadilan terhadap terduga pelaku pelanggaran HAM," kata Asyari kepada IDN Times, Kamis (29/2/2024).
1. Politik kepentingan Jokowi-Prabowo
Presiden Jokowi resmi memberikan kenaikan pangkat secara istimewa kepada Menhan Prabowo Subianto pada Rabu (28/2/2024). (YouTube.com/Kompas TV)Menurut Asyari, pemberian gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo tidak lepas dari kepentingan politik Pemilu 2024, yang membawa pasangan calon presiden-wakil presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming, sebagai pemenang.
"Kemesraan Jokowi Prabowo hari ini adalah sebuah situasi yang menegaskan kepentingan pasca elektoral," tambah Asyari.
2. Gelar Jenderal Kehormatan untuk Prabowo berpotensi coreng nama baik TNI
Presiden Jokowi memberi kenaikan pangkat ke Prabowo Subianto. (Youtube/Kemenhan RI)Selain itu, jelas Asyari, pemberian gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo, telah melenceng dari semangat reformasi sektor keamanan dan institusi keamanan yang menjadi amanat reformasi.
Pemberian gelar kehormatan itu, tegas Asyari, telah mencoreng nama baik TNI. "Bagaimana mungkin orang yang diberhentikan oleh TNI pada masa lalu karena terlibat atau bertanggung jawab dalam kejahatan kemanusiaan hari ini akan diberi gelar kehormatan."
3. KontraS Sulawesi warning kembalinya militerisme di Indonesia
momen para TNI memberi hormat kepada Jenderal (Hor) Prabowo (instagram.com/prabowo)Kontras Sulawesi mewanti-wanti, gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo berpotensi menghidupkan kembali sistem pemerintahan dan pengelolaan negara berwajah militeristik yang identik dengan orde baru.
"Dan berpotensi melanggengkan kembali semangat militerisme dalam perbaikan demokrasi Indonesia yang terus mengalami penurunan kualitas," jelasnya.
Baca Juga: KontraS: Terdakwa Tunggal Pelanggaran HAM Paniai hanya "Kambing Hitam"
4. Jokowi bantah transaksi politik
Presiden Jokowi memberi kenaikan pangkat ke Prabowo Subianto. (Youtube/Kemenhan RI)Usai seremoni pemberian gelar Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto, Jokowi kepada jurnalis membantah adanya transaksi politik atas pemberian pangkat tersebut.
Jokowi menegaskan jika memang ada transaksi politik, pemberian pangkat tersebut semestinya terjadi sebelum Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, namun kenaikan pangkat Prabowo terjadi setelah pemilu.
"Ya kalau transaksi politik, kami berikan saja sebelum pemilu. Ini kan setelah pemilu, jadi supaya tidak ada anggapan-anggapan seperti itu," kata Jokowi usai membuka Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri di GOR Ahmad Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, pada Rabu (28/2/2024).
Baca Juga: Aliansi Sulawesi Tantang Luhut, Bahli, dan Gibran Dialog soal Nikel