Robby Kurniawan: Kemenhub Prioritaskan Tol Laut KTI di 2024
Kapal Tol Laut KM Logistik Nusantara 4. (dok. Kemenhub)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kementeriannya mendapatkan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp38,47 triliun. Nilainya naik Rp400 miliar dari pagu indikatif tahun 2024 sebesar Rp38,07 triliun.
Menhub mengatakan, penambahan pagu tersebut akan digunakan untuk pelayanan transportasi keperintisan laut dan udara. Antara lain untuk mendorong infrastruktur tol laut serta kapal perintis.
"Layanan ini sangat dibutuhkan dan menjadi kebutuhan penting bagi saudara-saudara kita yang berada di wilayah timur Indonesia," kata Menhub Budi Karya Sumadi, pada rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (30/8/2023).
Rapat kerja membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2022, RKA K/L TA 2024 dalam nota keuangan RAPBN Tahun Anggaran 2024. Pada rapat itu, Menhub didampingi Staf Ahli Robby Kurniawan.
Baca Juga: Staf Ahli Menhub Bahas Transportasi Ramah Lingkungan di Tiongkok
1. Pembangunan infrastruktur transportasi mendukung transformasi ekonomi
Kemenhub menggelar rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/08/2023). (Dok. Istimewa)Besaran pagu anggaran Kemenhub tahun 2024 ditetapkan berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada 31 Juli 2023. Menhub mengatakan bahwa 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024.
Kementerian Perhubungan fokus pada pencapaian dari target RPJMN tersebut. Yakni, diharapkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur transportasi dapat diselesaikan.
"Dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana infrastruktur yang sudah dibangun dapat bermanfaat dan berguna bagi masyarakat," ujar Menhub
Selain fokus pada pencapaian target RPJMN, Kemenhub juga melaksanakan program sesuai dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada 2024, yaitu mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
"Dari tema tersebut, artinya adalah apa yang kami bangun ini tidak semata membangun konektivitas tetapi juga membangun ekonomi, budaya, peradaban, dan memperhatikan isu-isu lingkungan," kata Budi Karya.
2. Ditjen Perhubungan Laut dapat alokasi pagu anggaran terbesar
IDN Times/Arief RahmatDari total pagu anggaran Kemenhub 2024, rincian komposisi alokasi anggaran per unit kerja eselon I di lingkungan Kemenhub, yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp645,57 miliar, Inspektorat Jenderal Rp111,10 miliar. Berikutnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp6,64 triliun, Ditjen Perhubungan Laut Rp9,49 triliun.
Kemudian, Ditjen Perhubungan Udara Rp7,67 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp9,68 triliun. Badan Kebijakan Transportasi Rp192,94 miliar, Badan Pengembangan SDM Perhubungan Rp3,69 triliun, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Rp329,87 miliar.
Staf Ahli Menteri Perhubungan (Menhub) Robby Kurniawan menambahkan, beberapa program kerja yang akan dilaksanakan Kementerian Perhubungan pada 2024 berdasarkan unit kerja eselon I. Di antaranya dukungan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan kawasan strategis pariwisata nasional di sektor darat, laut udara dan perkeretaapian; dukungan layanan angkutan massal perkotaan dengan skema buy the service di 10 Kota.
Selanjutnya, layanan keperintisan angkutan darat, penyeberangan, laut, udara dan perkeretaapian termasuk tol laut dan jembatan udara; peningkatan dan pemenuhan sarana prasarana transportasi serta pendidikan dan pelatihan vokasi sektor transportasi.
3. DPR ingatkan sejumlah PR bagi Kemenhub
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi (dok. BKIP Kemenhub)Pada rapat kerja, Komisi V DPR RI mengingatkan Menhub Budi Karya Sumadi beserta segenap jajaran Kemenhub untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang. Mengingat, permasalahan di perlintasan antara jalan dan jalur rel kereta api tersebut hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar Kemenhub beserta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Daerah.
“Ini catatan sengaja kita tambahkan, Pak. Karena ini hal yang berulang ini untuk kita mengingatkan kembali terutama di perlintasan sebidang ini menjadi PR besar di Komisi V ini, baik menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah maupun yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR,” ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.
Terkait hal itu, Politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan tersebut mengimbau Menhub Budi Karya Sumadi untuk meningkatkan sinergitas antara Kemenhub beserta Kementerian PUPR dan Pemerintah Daerah terkait.
“Sinergitas ini diperlukan untuk kiranya supaya perlintasan sebidang ini suatu hari ada progres. Dan pada akhirnya ada jalan keluar yang kita temukan tidak ada lagi perlintasan sebidang yang membahayakan di lokasi itu,” kata Lasarus.
Baca Juga: Polusi Kian Buruk, Menhub Ajak Masyarakat Pakai Kendaraan Listrik