Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
Kapten tim PSM Makassar, Yuran Fernandes, saat merayakan gol ke gawang Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-9 BRI Liga 1 2024/2025 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 23 Oktober 2024. (Instagram.com/yur4nfernandes)
Kapten tim PSM Makassar, Yuran Fernandes, saat merayakan gol ke gawang Persebaya Surabaya pada laga pekan ke-9 BRI Liga 1 2024/2025 yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada 23 Oktober 2024. (Instagram.com/yur4nfernandes)

Intinya sih...

  • Mantan pelatih PSM, Bernardo Tavares, sempat kritik telatnya pemberitahuan sanksi Yuran Fernandes.

  • I.League jelaskan 6 tahapan resmi dalam alur pemberian sanksi di kompetisi oleh Komite Disiplin (Komdis) PSSI.

  • Wewenang operator kompetisi terbatas, seluruh proses sanksi berada di bawah Komdis PSSI.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Makassar, IDN Times - Operator kompetisi BRI Super League 2025/2026, I.League, angkat bicara terkait sanksi yang kerap dijatuhkan kepada klub peserta. Salah satunya yakni bagaimana proses sanksi skorsing 4 pertandingan dan denda Rp50 juta kepada kapten tim PSM Makassar, Yuran Fernandes, pada 26 September 2025.

Dalam pernyataan resmi Rabu (8/10/2025) lalu, I.League merasa perlu memberikan penjelasan detail mengenai alur resmi pemberian sanksi. Mereka secara tegas menyatakan bahwa seluruh proses penegakan disiplin sepenuhnya berada di bawah wewenang Komite Disiplin (Komdis) PSSI. Posisi I.League sendiri hanya sebagai operator yang menjalankan regulasi, bukan pengambil keputusan sanksi.

1. Mantan pelatih PSM, Bernardo Tavares, soroti telatnya pemberitahuan sanksi

Pelatih kepala PSM Makassar, Bernardo Tavares, saat memimpin sesi official training di Stadion BJ Habibie Parepare pada 20 September 2025. (Instagram.com/psm_makassar)

Yuran Fernandes dijatuhi sanksi lantaran tidak menjabat tangan wasit sebelum laga kontra Persija Jakarta pada 21 September 2025. Hal tersebut memicu kritik keras dari mantan pelatih PSM Makassar, Bernardo Tavares. Rasa kesalnya memuncak sebab informasi resmi perihal sanksi tersebut baru diterima manajemen PSM sehari sebelum pertandingan lawan PSIM Yogyakarta pada 27 September 2025.

"Setelah latihan resmi kemarin, kami menerima informasi bahwa Yuran tidak bisa bermain. Saya tidak mengerti, dan bukan kali pertama hal ini terjadi," ujar Tavares saat itu. Ia bahkan mempertanyakan efektivitas pengiriman surat pemberitahuan sanksi. Terlebih informasi sanksi Yuran bertanggal 25 September, sesuai dengan hari Komdis PSSI bersidang.

"Jadi kalau suratnya tanggal 25 September, lantas kenapa informasinya baru dikirim oleh mereka pada 26 September jam 8 atau 9 malam?" tanyanya dengan nada kecewa.

2. I.League menegaskan sanksi di kompetisi menjadi wewenang dari Komite Disiplin PSSI

Logo I.League, operator kompetisi Super League. (Dok. I.League)

Menanggapi berbagai dinamika yang muncul, termasuk komentar Tavares, I.League dalam pernyataan tertulisnya memaparkan enam tahapan resmi dalam alur pemberian sanksi. Proses dimulai ketika Pelanggaran Terjadi dan dicatat oleh match commissioner. Kemudian, Laporan dan Investigasi dilakukan oleh Komdis PSSI, yang mengkaji laporan resmi dan bukti pendukung seperti rekaman video.

Langkah selanjutnya adalah Sidang Komdis PSSI yang bertugas menilai apakah pelanggaran yang terjadi layak dikenai sanksi sesuai regulasi yang berlaku. Jika terbukti bersalah, Komdis PSSI akan menjatuhkan Putusan Sanksi yang bisa berupa teguran, denda, larangan bermain seperti yang dialami Yuran Fernandes.

3. Pihak operator kompetisi tegaskan bahwa wewenang mereka terbatas

Bek PSM Makassar, Yuran Fernandes, dalam sesi latihan di Lapangan Latih Jakarta International Stadium (JIS) Jakarta pada 18 Agustus 2025. (Dok. Ofisial PSM Makassar/Agung Dewantara)

Setelah keputusan diambil, tahap kelima adalah Pemberitahuan Resmi kepada pihak yang dikenai sanksi, serta pengumuman kepada publik. Terakhir yakni Pembayaran dan Pengelolaan Denda, di mana denda yang dijatuhkan Komdis PSSI wajib dibayarkan kepada PSSI, bukan kepada I.League.

I.League menegaskan bahwa tanggung jawab mereka terbatas. Sedangkan seluruh proses penjatuhan sanksi merupakan otoritas independen Komdis PSSI berdasarkan Kode Disiplin yang ditetapkan.

"I.League berharap agar seluruh pihak, terutama para pecinta sepak bola nasional, dapat memahami bahwa I.League hanya bertugas sebagai operator kompetisi yang menjalankan regulasi yang telah ditetapkan oleh PSSI dan FIFA," demikian penjelasan mereka.

Editorial Team