WALHI Bentangkan Spanduk: Hentikan Tambang Nikel di Sulsel
Makassar, IDN Times - Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan berunjuk rasa di lokasi bekas galian tambang nikel, di Kabupaten Luwu Timur. Mereka menggandeng aktivis lingkungan Yayasan Bumi Sawerigading.
Mereka membentangkan dua spanduk raksasa bertuliskan 'Save South Sulawesi Rain Forest!' dan 'Stop Tambang Nikel di Sulawesi Selatan'. Kampanye itu digelar pada Jumat (21/1/2022).
"Ini merupakan penyampaian pesan bagi pemerintah, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah untuk serius melindungi hutan hujan yang ada di Sulsel," kata Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al Amin, dalam siaran persnya, Sabtu (22/1/2022).
1. WALHI sebut aktivitas tambang mencemari sungai dan pesisir
Menurut Amin, kerusakan hutan hujan di Sulsel tak terlepas dari kontribusi buruk aktivitas tambang nikel di Luwu Timur. Dari hasil monitoring WALHI Sulsel di awal tahun 2022, kerusakan hutan hujan di Sulsel terus meluas di atas 87.556 hektar area. Kondisi ini dianggap mencemaskan.
Amin menyatakan, deforestasi karena tambang nikel juga menimbulkan pencemaran sungai dan pesisir yang sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat sekitar.
"Kami melihat kondisi sungai dan laut di Lutim terus tercemar lumpur karena kegiatan tambang nikel," ucapnya.
Akibat dari pencemaran tersebut, ribuan perempuan tidak dapat mengakses air bersih setiap saat. "Mereka harus menunggu sungai bersih untuk dapat minum dan mandi. Kami pun berdiskusi langsung dengan nelayan. Bagi nelayan, pencemaran lumpur telah menurunkan hasil tangkap dan pendapatan mereka," Amin menerangkan.
2. Aktivis lingkungan desak Presiden Jokowi bertindak
Aktivis lingkungan meminta kepada kepala negara untuk tidak tinggal diam merespons persoalan ini. Amin menegaskan bila kondisi ini terus dibiarkan tanpa ada langkah konkret dari pemerintah, dikhawatirkan akan semakin banyak masalah yang dihadapi masyarakat.
"Kepada Presiden Jokowi, agar segera bertindak melindungi hutan hujan di Sulawesi Selatan dengan menghentikan ekspansi tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur," ungkap Amin.
3. KLHK juga didesak untuk segera evaluasi IUP
Lebih lanjut kata Amin, pihaknya tidak akan berhenti mendesak pemerintah untuk menghentikan tambang nikel dan melindungi hutan hujan di Sulsel maupun di Sulawesi. Mereka juga mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk bertindak.
"Untuk saat ini, kami meminta KLHK untuk mengevaluasi bahkan mencabut izin usaha pertambangan (IUP). Sebab, masyarakat terkhusus perempuan yang menggantungkan hidup di sungai dan laut telah lama menerima dampak pencemaran lumpur akibat tambang nikel mereka," tegasnya.
Amin menambahkan, untuk diketahui publik, bahwa pada tahun 2021, pemerintah pusat terus berambisi meningkatkan produksi nikel di Indonesia. Pemerintah pusat juga terus berencana membangun smelter untuk mengolah nikel di Indonesia tanpa harus diekspor ke luar negeri.
