2. Pemerintah diingatkan untuk membuat langkah peringatan dini soal mitigasi bencana

Instagram Prof Adi Maulana/adimaulana_97

Daerah yang dilalui tiga sesar aktif tersebut, menurut Prof Adi, seharusnya menjadi fokus pengawasan oleh pemerintah di Sulawesi Selatan. Misal dengan membuat sistem peringatan darurat yang sangat berguna apabila bencana melanda daerah setempat. Begitupun dengan standar penanganan darurat saat terjadi bencana gempa.

Mitigasi bencana, kata dia, penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat, khususnya pemerintah agar dampak bencana bisa diminimalisasi. Baik dari kerugian material hingga korban jiwa.

Selain ancaman gempa bumi, Prof Adi menerangkan, Sulawesi Selatan juga dibayangi potensi banjir. Kata dia, hampir semua ibu kota kabupaten di Sulsel masuk dalam kategori rawan banjir. "Potensi banjirnya tinggi sampai dengan sangat tinggi," ucapnya.

Menurutnya, banjir terjadi bukan karena peningkatan intensitas hujan akibat anomali cuaca ekstrem. Katanya, hujan hanya menjadi pemicu. "Penyebab utama lainnya adalah alih fungsi lahan. Pertumbuhan akan kebutuhan lahan untuk pemukiman meningkat. Lahan yang seharusnya menjadi kawasan resapan air dijadikan pemukiman," ungkap Adi.

Penyebab lainnya menurut Prof Adi, seperti pembalakan hutan dan penebangan pohon di mana-mana. Eksploitasi alam besar-besaranlah yang kemudian menjadi penyebab utama sehingga bencana banjir kerap terjadi di Sulsel. "Jadi bukan kesalahan hujannya. Karena lagi-lagi itu adalah pemicu," tegasnya.

3. Potensi tsunami di sejumlah daerah di Sulsel, begitu pula dengan tanah longsor

Material longsoran menutup jalur lintas kabupaten di Pattunuang, Kabupaten Maros. IDN Times/BPBD Maros

Lebih lanjut dijelaskan Prof Adi, tsunami juga berpotensi terjadi di Sulsel. Kawasan yang masuk dalam zona rawan adalah selat Makassar bagian utara. Kawasan itu mencakup daerah seperti Kabupaten Pinrang hingga Kota Parepare. "Karena kenapa? Karena kita punya satu patahan besar di situ," jelas Adi.

Kemudian di bagian selatan Makassar yang berhadapan langsung dengan Flores, Nusa Tenggara Timur. Daerah itu mencakup Kabupaten Sinjai hingga Bulukumba. "Itu semua adalah daerah yang sangat-sangat berpotensi untuk terjadinya tsunami," lanjut pakar di bidang Kebencanaan dan Geologi ini.

Khusus tanah longsor, lanjut Prof Adi, semua daerah di Sulsel juga masuk dalam zona rawan. Apalagi, bila daerah tersebut berada di kawasan dengan konteks topografi yang tinggi. "Begitu juga dengan jalan provinsi. Itu merupakan daerah yang sangat berpotensi. Makanya itu semua yang telah kami petakan," ungkapnya.

Baca Juga: Jalan Poros Maros-Bone Longsor, Ratusan Kendaraan Terjebak Macet

4. Puslitbang Unhas jadi rujukan daerah soal penanganan bencana

Pemandangan pintu masuk dan tugu nama kampus Universitas Hasanuddin di Tamalanrea, Kota Makassar. (Dok. Direktorat Komunikasi Universitas Hasanuddin)

Prof Adi menambahkan, beberapa pemerintah daerah sejauh ini dianggap cukup responsif menyikapi riset dan analisis yang dilakukan Puslitbang Studi Kebencanaan Unhas. Riset tersebut digunakan sebagai rujukan pemerintah membuat langkah penanganan lanjutan, khususnya soal mitigasi bencana.

"Pemda yang memang punya literasi sedikit soal kebencanaan itu ketika mendapatkan rilis dari kami, biasanya dia langsung bekerja sama untuk melakukan pemetaan lebih detail. Karena kan ini secara umum. Kalau detail, per kabupaten biasanya kita akan memberikan laporan yang lebih komprehensif dan akurat untuk mitigasi," ucap Prof Adi.

Baca Juga: [KALEIDOSKOP] Bencana Banjir Jadi Momok di Sulsel Sepanjang 2020