Makassar Usul Pilkada Ditunda Jika Mengancam Keselamatan
Rapat Koordinasi Pemilu dan Peningkatan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 Kota Makassar di Posko Gugus Tugas Kota Makassar. IDN Times/Pemkot Makassar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pejabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menyatakan Pemerintah Kota bisa mengusulkan penundaan Pemilihan Kepala Daerah 2020. Itu jika pada setiap tahapan pilkada, para kandidat kepala daerah melanggar protokol kesehatan.
Rudy mengatakan, pemerintah pusat mengizinkan pilkada digelar, tapi dengan syarat tidak mengancam kesehatan dan ekonomi masyarakat. Apalagi pilkada digelar di tengah pandemik COVID-19 yang belum berakhir.
"Jika pada saat proses pelaksanaannya ternyata mengancam keselamatan warga, bisa saja kita mengusulkan untuk dilakukan penundaan," kata Rudy para Rapat Koordinasi Pemilu dan Peningkatan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Covid-19 di Makassar, Sabtu (19/9/2020).
Baca Juga: Soal Izin Konser Musik saat Kampanye Pilkada, KPU: Itu Belum Final
1. Para kandidat diminta menegakkan protokol kesehatan
Rapat Koordinasi Pemilu dan Peningkatan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 Kota Makassar di Posko Gugus Tugas Kota Makassar. IDN Times/Pemkot MakassarRapat dihadiri sejumlah pemangku kebijakan di Makassar. Antara lain Ketua DPRD Kota Makassar Adi Rasyid Ali, Kapolrestabes Makassar Kombes Yudhiawan Wibisono, Dandim 1408/BS Kolonel Kav Dwi Irbaya, Ketua KPU Kota Makassar M Faridl Wajdi, serta Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari.
Turut hadir dua pasangan bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar. Masing-masing, Syamsu Rizal-dr Fadli Ananda dan Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando.
Pada kesempatan itu, Pj Wali Kota Rudy meminta para kandidat agar menegakkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Para kandidat diharapkan tidak sekadar pandai membuat jargon yang kedengarannya bagus, tapi tidak sesuai fakta di lapangan.
"Wujud nyata kecintaan terhadap masyarakat itu terlihat dari cara kita menerapkan protokol kesehatan, bukan pada jargon yang kedengarannya bagus tapi di lapangan justru membahayakan keselamatan warga” katanya.
2. KPU laporkan tahapan pilkada terdekat
Rapat Koordinasi Pemilu dan Peningkatan Disiplin serta Penegakan Hukum Protokol Kesehatan COVID-19 Kota Makassar di Posko Gugus Tugas Kota Makassar. IDN Times/Pemkot MakassarPada pertemuan itu, Ketua KPU Kota Makassar M Farid Wajdi menyatakan pihaknya dinanti pekerjaan berat terkait tapahan Pilkada Makassar. Ada tiga tahapan penting dalam beberapa hari ke depan.
Yang pertama, penetapan pasangan calon pada Rabu, 23 September 2020. Selanjutnya pengundian nomor urut pada Kamis, 24 September 2020. Setelah itu, pasangan calon mulai berkampanye pada Sabtu, 26 September 2020.
Soal tahapan pilkada, Farid menyatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan para pihak terkait untuk mencegah penularan COVID-19. KPU Makassar juga sudah mempertimbangkan lokasi kegiatan berdasarkan keamanan dan protokol kesehatan.
"Kami sudah minta tidak ada arak-arakan di jalan termasuk juga pembatasan jumlah orang yang bisa masuk kedalam ruangan tempat acara," ucap Farid.
3. Penundaan pilkada diputuskan di tingkat pusat
Anggota KPU Makassar Gunawan Mashar. IDN Times/Aan PranataBelakangan ini marak wacana penundaan Pilkada Serentak 2020. Tapi Komisioner KPU Makassar Endang Sari menyatakan bahwa sampai sekarang semua tahapan pilkada tetap digelar sesuai jadwal.
"Sejauh ini belum ada instruksi yang kami dapat dari pusat, jadi tahapan tetap dilanjutkan. Tentu dengan tidak kendor pada protokol kesehatan pencegahan COVID-19," katanya.
Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar mengatakan, soal penundaan pilkada merupakan wewenang pemerintah pusat. Alurnya diawali dari usulan KPU RI yang berembuk dengan DPR RI. Kemudian Presiden menindaki dengan mengeluarkan peraturan presiden pengganti undang-undang. Perppu bisa keluar jika mendapatkan persetujuan dari DPR.
"Jadi kalau nanya penundaan di KPU tingkat kota, susah kami jawab. Di tingkat daerah, kami ini pelaksana regulasi," Gunawan menerangkan.
Baca Juga: JK Minta Pilkada 2020 Ditunda, Khawatir Bisa Picu Kelompok Massa
