IDI Makassar Bantah Tudingan Dokter Untung karena Tangani Corona
Humas IDI Makassar dr Wachyudi. IDN Times/IDI Makassar
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Makassar angkat bicara menyikapi stigma hingga tudingan yang menimpa dokter dan tenaga kesehatahan (nakes), terkait untung besar di balik penanganan pasien COVID-19 yang dirawat di rumah sakit.
Humas IDI Makassar, dr Wachyudi Muchsin mengatakan, ada yang menganggap nakes dan tenaga medis rumah sakit, seperti dokter, memanfaatkan dan mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat, dalam penetapan status pasien COVID-19. Padahal tudingan itu tidak bedasar.
"Itu semua tidak benar dan fitnah. Pertanyaannya negara dapat uang dari mana ratusan juta dikalikan semua pasien COVID-19 se-Indonesia?," kata dr Yudi dalam rilis pers yang diterima jurnalis, Sabtu (6/6).
Baca Juga: Waduh! Warga di Makassar Menjarah Cool Box Sampel Swab Pasien COVID-19
1. Ada yang menuduh penanganan COVID-19 sebagai konspirasi agar dokter untung besar
Pj Wali Kota Makassar Yusran Jusuf meninjau rapid test di Paotere Makassar, Rabu (3/6). Humas Pemkot MakassarYudi mengatakan, pihaknya menerima beragam komentar dan tudingan dari masyarakat. Dia menyebut, bahkan ada yang menuduh penanganan virus corona sebagai konspirasi dokter agar mendapatkan untung besar. Belakangan ini juga muncul berbagai protes dan keributan terkait penetapan status pasien.
IDI Makassar, kata Yudi, meminta masyarakat agar tidak mudah terprovokasi fitnah bahwa ada untung besar dokter serta paramedis. Dia mencontohkan beredarnya rekaman video keluarga pasien COVID-19 yang meninggal. Dalam video itu, nakes dan paramedis dituding mendapatkan kucuran dana yang sangat besar dari Kementerian Keuangan setiap pasien terkait COVID-19 yang diterima oleh rumah sakit.
"Informasi hoaks seperti itu berimbas ke dokter serta paramedis," kata Yudi.
2. Pasien COVID-19 masih dianggap sebagai aib oleh masyarakat
Bilik swab test yang dibuat oleh peneliti lintas ilmu Universitas Indonesia (Dok. Humas UI)Menurut Yudi, faktor lain yang menjadi kecemasan di tengah kondisi sosial, karena masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa kasus COVID-19 ini adalah aib. Stigma itu, menurutnya yang memicu amarah masyarakat, apabila ada keluarganya yang dirawat kemudian dinyatakan sebagai pasien dalam pengawasan (PDP).
Padahal disebutkan, Yudi, PDP adalah status risiko, bukan suatu diagnosis dari penyakit yang diderita pasien.
"Padahal ini bukanlah aib, melainkan musibah kita bersama. Untuk kasus yang meninggal dalam status PDP dan belum ada hasil swab-nya, memang menimbulkan dilematis bagi tenaga medis dan kegundahan bagi keluarga korban," ucapnya.
3. IDI Makassar nilai pemerintah masih lemah menangani persoalan COVID-19
Rapid test massal di Makassar, Selasa (12/5). Humas Pemprov SulselIDI Kota Makassar menilai, saat ini yang menjadi kelemahan di Indonesia adalah masih lambannya proses diangosis pada kasus COVID-19. Kemampuan laboratorium masih sangat terbatas, sehingga antrean sampel yang sangat banyak membutuhkan waktu kisaran satu sampai dua pekan hingga hasilnya diketahui.
Hal inilah, kata Yudi, yang menjadi persoalan utama dan mesti segera dituntaskan oleh pemerintah. "Ini mesti segera ada solusinya dalam menghadapi kondisi yang penuh keterbatasan," ucapnya.
Di sisi lain, untuk kasus yang masih berstatus PDP dan meninggal dunia, pemerintah melalui tim gugus COVID-19 dianggap telah mengambil pilihan yang lebih aman sesuai prosedur. Hal itu dilakukan untuk menekan laju penyebaran penyakit.
"Disini terkadang timbul persolan banyak yang tidak menerima hasil swab ternyata negatif dan sudah meninggal di makamkan protap COVID-19. Kejadian ini akan menjadi warning bagi pemerintah, jika hal seperti ini terus berlanjut ini akan menjadi persoalan yang baru," kata Yudi.
Baca Juga: Kasus Corona di Sulsel Disorot Jokowi, Nurdin: Tidak Usah Lihat Kurva
