Cegah Corona, Tepatkah PSBB Diterapkan di Sulsel? Begini Kata Pakar
Warga berjaga di dekat portal karantina wilayah di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/4/2020). Warga setempat memberlakukan karantina wilayah secara mandiri dengan menutup akses jalan masuk permukiman bagi orang luar untuk mengurangi risiko penyebaran virus corona (COVID-19) di daerah itu. ANTARA FOTO/Arnas Padda
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pemerintah pusat resmi memberlalukan sistem pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk daerah-daerah yang dianggap menjadi episentrum penyebaran wabah virus corona (COVID-19) pada Senin (6/4). Di Sulawesi Selatan, pemerintah belum memastikan apakah kebijakan tersebut bakal diterapkan atau tidak.
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel Ichsan Mustari mengatakan, Sulsel belum memenuhi syarat untuk pengajuan diberlakukannya PSBB. Untuk diketahui, kebijakan penerapan PSBB di suatu daerah mesti melalui pengajuan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan.
"Pertama (speed) penyebarannya skala waktu dia cepat, kemudian skala coverage-nya perluasan wilayahnya sudah banyak yang terkena, ketiga tentu kemampuan daerah dalam social safety persiapannya," kata Ichsan dalam videokonferensi bersama sejumlah jurnalis, Senin.
1. Penerapan PSBB di Sulsel akan efektif jika pemerintah jamin kondisi masyarakat
Dekan FMK Unhas Dr Aminuddin Syam. Dok. JamkesnewsKepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo siang tadi mengatakan, PSBB selama ini sebenarnya telah diterapkan di Indonesia. Misalnya disebutkan Agus, dengan berkegiatan belajar, bekerja, maupun beribadah di rumah.
Di sisi lain, pemerintah juga sudah membatasi kegiatan di fasilitas umum dengan konsentrasi banyak orang. Yang jadi pembeda adalah kali ini akan diterapkan pembatasan moda transportasi. Diperkirakan, kebijakan pembatasan sudah bisa dimulai pada hari ini, khususnya di daerah-daerah pusat penyebaran COVID-19.
Pakar kesehatan Aminuddin Syam menilai, penerapan PSBB akan efektif jika dibarengi dengan proses edukasi yang masif dan dibarengi penegakan hukum dari aparat berwenang. Hanya dengan begitu, kata Aminuddin, penerapan kebijakan diperkirakan bisa berjalan dengan maksimal.
"Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan jaring pengaman sosial terutama bagi masyarakat yang tidak berpenghasilan tetap," kata Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar ini, kepada IDN Times melalui sambungan telepon, Senin malam.
2. Empat poin pokok yang mesti dituntaskan pemerintah jika menerapkan PSBB
(IDN Times/Arief Rahmat)Aminuddin menyebutkan empat poin pokok yang dianggap sebagai sebuah pekerjaan rumah dan mesti dituntaskan pemerintah sebelum PSBB diterapkan di Sulsel. Pertama, membenahi rendahnya kesadaran masyarakat Sulsel tentang pentingnya kesehatan.
Kedua, adanya kekhawatiran masyarakat akan keberlangsungan aspek ekonominya, terutama yang tidak memiliki penghasilan tetap. "Ketiga, boleh jadi terkait dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang rendah," ucap Aminuddin.
Terakhir, lanjut Aminuddin, tidak adanya kejelasan proyeksi atas waktu dari pemerintah, terkait kapan berakhirnya wabah COVID-19 ini. Jika seluruh pekerjaan rumah itu dituntaskan, kemungkinan besar menurut Aminuddin, PSBB akan berjalan efektif.
Baca Juga: LBH Makassar Desak Pemerintah di Sulsel Lebih Sigap Tangani COVID-19
3. Per hari ini jumlah kasus positif corona di Sulsel bertambah 30 orang, 19 dinyatakan sembuh
Achmad Yurianto dalam Live Streaming IDN Times dengan tema "Jubir Jawab Pertanyaan Publik Soal Virus Corona" (1/4). IDN Times/Panji GalihPembaruan data resmi pemerintah per Senin (6/4) 16.40 WITA, tercatat akumulasi 113 kasus positif virus corona di Sulsel. Jumlah itu terrmasuk penambahan 30 pasien dalam satu hari terakhir. Sejauh ini, total ada 6 pasien meninggal, sedangkan 19 pasien dinyatakan sembuh.
Pergerakan jumlah kasus COVID-19 di Sulsel terus meningkat, sejak kasus pertama diumumkan pada 19 Maret 2020 lalu. Kini Sulsel ada di daftar urutan keenam provinsi dengan jumlah kasus terbanyak di Indonesia. Di posisi lima besar ada DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah.
Kasus positif di Sulsel naik seiring bertambahnya pasien dalam pengawasan (PDP) serta orang dalam pemantauan (ODP). Data Pemprov menunjukkan ada 271 PDP, 14 di antaranya meninggal, dan 21 orang sembuh. Sedangkan ODP berjumlah 2.279 orang.
Juru bicara pemerintah khusus penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengatakan, sejauh ini pemerintah di seluruh Indonesia telah melaksanakan pemeriksaan spesimen terhadap 11.240 orang. "80 persen di antaranya tidak terbukti positif corona virus," katanya pada konferensi pers virtual, Senin petang.
Pada kesempatan itu, Yuri juga menyampaikan keprihatinan atas gugurnya sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas menangani pasien COVID-19. Pemerintah disebut memperkuat komitmen dengan terus melengkapi alat pelindung diri (APD) sebagai kelengkapan petugas kesehatan.
"Distribusi akan terus menerus kita lakukan berbasis kebutuhan masing-masing provinsi," ucap Yuri.
Baca Juga: [LINIMASA] Perkembangan Terbaru Kasus Virus Corona di Sulawesi Selatan
