Cegah Korupsi, Stranas PK Usul Swasta Kelola Parkir di Makassar
Staf ahli Stranas PK, Fridolin Berek. (IDN Times/Dahrul Amri)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Staf ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Fridolin Berek mengusulkan Pemerintah Kota Makassar membuka pengelolaan sektor parkir kepada swasta. Selain efisien dan mencegah korupsi, langkah itu diyakini bisa menyumbang pendapatan lebih besar bagi daerah.
Fridolin menjawab pertanyaan wartawan pada diskusi kelompok terarah di Makassar, Senin malam (29/1/2024). Dia mengkritisi pandangan bahwa Perusahaan Daerah Parkir tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kota Makassar.
"Pertanyaan soal PD Parkir, ini dianggap tidak menguntungkan pemerintah daerah. Menurut kami harusnya Pemda lebih cerdas dalam menentukan itu sektor-sektor bisnis mana untuk mereka dalam pembentukan BUMD," kata Fridolin.
"Makanya tadi saya sampaikan, menurut kami terkait PD Parkir atau jasa parkir itu bisa dibuka ke publik, swasta," dia melanjutkan.
Baca Juga: Uang Transpor Bimtek dan Pelantikan KPPS Makassar Telat, Ini Alasannya
1. Sudah dipraktikkan di kota-kota besar
Pembayaran parkir non tunai di Surabaya. (IDN Times/Khusnul Hasana)Firdolin mengatakan, pengelolaan parkir sudah diterapkan di kota-kota besar lain di Indonesia. Dia menyebut praktik itu efektif sebagai langkah pencegahan korupsi.
"Kita lihat banyak daerah telah melakukan itu, di Jakarta, Bandung dan Surabaya jasa perparkiran itu sudah jadi sektor swasta. Skemanya kan berubah, nanti ditarik oleh pemerintah kan pajaknya," ucap Fridolin.
Pada pemaparannya, Fridolin sekaligus menerangkan tentang fungsi Stranas PK sebagai arah kebijakan nasional yang fokus pencegahan korupsi. Stranas PK terdiri dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPPI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
2. Danny Pomanto: ide bagus!
Wali Kota Makassar, Danny Pomanto. IDN Times/Ashrawi MuinWali Kota Makassar M. Ramdhan 'Danny' Pomanto merespons positif soal wacana sektor parkir dikelola swasta. Dia menyampaikan pendapatnya saat ditanyai usul dari staf ahli Stranas PK.
"Itu salah satu ide yang bagus, kalau mau di swastakan toh," kata Danny saat dihubungi IDN Times, Selasa (30/1/2024).
3. Kinerja PD Parkir Makassar disebut terus membaik
Pembayaran parkir via QRIS diterapkan di Surabaya. (IDN Times/Khusnul Hasana)Danny Pomanto menerangkan bahwa sejauh ini sumbangan PD Parkir terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Makassar memang belum maksimal. Namun, dia menganggap kinerja perusahaan daerah itu terus membaik, terutama dalam pendapatan.
"(Pendapatan) naik sampai berapa ratus persen itu dari sebelumnya. Tapi kalau ini untuk menangkap peluang sudah naik tapi belum maksimal, dan itu perlu kerja keras," kata Danny.
Baca Juga: Pemkot Makassar dan BPJS TK Bakal Lindungi 35 Ribu Pekerja Rentan
