Zudan Minta Orangtua di Sulsel Ikhlas jika Anaknya Tidak Lulus PPDB
Pj Gubernur Sulawesi Selatan, Zudan Arif Fakrulloh. (IDN Times/Istimewa)
Intinya Sih...
- Pj Gubernur Sulsel mengingatkan orang tua terima kenyataan jika anak tak lolos PPDB, hindari kecurangan
- Zudan menekankan pentingnya pemahaman dan keikhlasan masyarakat saat anak tidak memenuhi persyaratan sekolah negeri
- Sekolah swasta juga pilihan, Zudan menegaskan perlu pembangunan sekolah swasta yang lebih baik lagi
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2024 telah selesai dilaksanakan. Namun Pj Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Zudan Arif Fakrulloh, mengingatkan kepada orang tua agar menerima kenyataan ketika anaknya tidak lolos PPDB.
Menurut Zudan, peran orang tua sangat penting mencegah kecurangan dalam PPDB. Meski sudah ada satgas, namun yang terpenting adalah pemahaman dan keikhlasan masyarakat ketika anaknya tidak mampu memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan.
"Banyak yang pengen nitip, tolong pak anak saya pengen masuk SMA yang bagus di sini, ternyata zonasinya tidak terpenuhi, prestasinya juga tidak terpenuhi. Ini harus ikhlas, anaknya tidak bisa masuk," kata Zudan, Kamis (11/7/2024).
1. Masih banyak sekolah swasta
ilustrasi pelajar SMA. (IDN Times/Istimewa)Zudan mengatakan sekolah bukan hanya negeri tapi ada juga sekolah swasta. Ibaratnya seperti perguruan tinggi negeri yang bisa didaftar melalui jalur prestasi, tes dan mandiri, ada juga perguruan tinggi swasta.
"Yang tidak bisa masuk juga harus ikhlas sekolah di swasta. Tentu di sinilah peran pemerintah untuk juga membangun yang swasta juga lebih bagus lagi," kata Zudan.
Saat ini, juga banyak sekolah swasta yang tidak kalah bagusnya dengan sekolah negeri.
2. Ada sistem yang berubah
Ilustrasi siswa (Unsplash.com/Syahrul Alamsyah)Zudan pun menegaskan bahwa PPDB jalur zonasi merupakan bentuk pemerataan pendidikan. Namun dia mengakui sistem ini tidak semudah membalikkan telapak tangan.
"Dibuat satgas langsung selesai. Tidak. Karena sistem yang berubah. Dulu kan tidak ada zonasi. Sekarang dengan zonasi," kata Zudan.
3. Sistem zonasi harus terus dievaluasi
Ilustrasi pendaftaran dan verifikasi PPDB (Pexels.com/Junior Developer)Di sisi lain, Zudan juga mengakui sistem PPDB zonasi belum merata. Untuk itu, sistemnya harus dibuat lebih baik dan dievaluasi terus-menerus karena kondisi setiap daerah belum tentu sama.
"Saya sudah pengalaman di tiga provinsi. Di Gorontalo, Sulbar, Sulsel, itu kondisinya berbeda-beda. Jadi satu sistem nasional harus disesuaikan dengan sistem yang realisitk yang ada di tiap daerah," kata Zudan.
Baca Juga: Menko PMK Minta Pemda Bentuk Satgas Usut Pelanggaran PPDB
