Relawan AMIN Laporkan Sekda Takalar ke Bawaslu usai Bahas Anak Jokowi
Relawan Garda AMIN melaporkan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi ke Bawaslu Takalar, Selasa (16/1/2024). Dok. IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Timer - Gabungan Relawan Muda (Garda) Pasangan Capres Wapres Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) melaporkan Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi, atas dugaan pelanggaran pemilu. Laporan ini adalah tindak lanjut adanya video viral yang beredar di media sosial dan grup Whatsapp yang dianggap sebagai pelanggaran pemilu tentang netralitas ASN.
Rombongan relawan ini mendatangi Kantor Bawaslu Takalar di Jalan Syech Yusuf No 3, Kalabbirang Kecamatan Pattalasang, Selasa (16/1/2024). Mereka tiba di Kantor Bawaslu Takalar sekitar pukul 11.24 WITA dan diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Takalar, Nellyati.
Ketua Garda AMIN, Abdullah Hasan, mengatakan laporan ini untuk meredam kemarahan masyarakat lantaran video viral Sekda Takalar yang diduga mengampanyekan salah satu pasangan capres cawapres. Hal ini, kata dia, telah diperbincangkan oleh masyarakat luas.
"Karena menganggap ada perilaku pejabat yang tidak netral dan provokatif sehingga dapat memunculkan terjadinya keributan antar pendukung paslon presiden dan wakil presiden yang merasa dirugikan. Itu yang sangat kita sesalkan, padahal situasi selama ini sudah adem dan kondusif," kata Abdullah dalam keterangan tertulisnya.
1. Relawan harap Bawaslu bertindak tegas
Ilustrasi pelanggaran pemilu (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Garda AMIN adalah salah satu dari 263 simpul relawan yang berafiliasi dengan Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) yang dipimpin oleh Muhammad Ramli Rahim. KoReAn menjadi kelompok simpul relawan terbesar dengan jaringan paling luas diantara semua simpul relawan AMIN.
Dalam pelaporan ini, mereka menunjukkan bukti dalam bentuk dokumen elektronik yaitu video format mp4 yang berdurasi 1 menit. Relawan Garda AMIN pun berharap pihak Bawaslu bisa menindak tegas pelanggaran tersebut sebagai wujud menciptakan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Takalar.
"Kami juga berterima kasih atas respon gerak cepatnya Bawaslu Takalar yang sudah turun lapangan mengumpulkan bukti awal atas video viral tersebut," kata Abdullah.
2. Video Sekda Takalar diduga kampanyekan salah satu paslon presiden
Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar, Muhammad Hasbi, viral usai diduga kampanye untuk Gibran Rakabuming/IstimewaSebelumnya diberitakan, beredar video Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi, yang diduga mengampanyekan salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden beredar di media sosial. Dalam video yang beredar, Sekda Takalar membahas soal tenaga pendidikan.
Dia menyinggung janji Presiden Joko Widodo membuka perekrutan calon pegawai negeri sipil (CPNS) jika salah satu calon menang di Pemilihan Presiden 2024. Calon dimaksud mengarah kepada Gibran Rakabuming, yang tak lain anak Jokowi.
"Pak Jokowi sudah janjikan, kalau anaknya menang (Gibran), Insyaallah akan dilanjutkan program pengangkatan CPNS jutaan. Itu harus diapresiasi, pengangkatan CPNS kita butuh,” kata Muhammad Hasbi dalam video tersebut.
Video itu diabadikan pada kegiatan Rembuk Guru Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar. Acara berlangsung di Museum Daerah Balla Appaka Sulapa, Takalar, Rabu, 10 Januari 2024. Menurut informasi yang dihimpun, Hasbi hadir membuka kegiatan itu.
Baca Juga: Bawaslu Selidiki Video Dugaan Pelanggaran Sekda Takalar
3. Sekda Takalar bantah ajakan memilih paslon tertentu
Sekda Takalar Muhammad Hasbi. (Dok. takalarkab.go.id)Sementara itu, Muhammad Hasbi telah mengklarifikasi soal pernyataannya dalam video itu. Dia menjelaskan sambutannya itu merupakan bagian dari acara Rembuk Guru Kabupaten Takalar
"Jadi begini, sambutan saya tersebut terjadi pada 10 Januari 2023 pada acara Rembuk Guru Kabupaten Takalar. Seluruh guru hadir, baik guru PNS, PPPK dan honorer. Ada tanya jawab di situ yang kemudian berkembang menjadi diskusi," kata Hasbi melalui siaran persnya, Senin (15/1/2024).
Para guru honorer, kata Hasbi, mempertanyakan kebijakan pemerintah yang belum mengangkat mereka menjadi PPPK padahal sudah mengabdi bertahun-tahun. Hasbi pun lantas menjelaskan mengenai postur APBD Pemkab Takalar yang tidak mampu menjamin ketersediaan anggaran untuk gaji PPPK jika ditambah.
"Di situlah saya kutip pernyataan Bapak Presiden yang berkomitmen mengangkat jutaan CPNS pada masa mendatang. Tidak ada ajakan memilih pasangan calon atau pun menyampaikan visi misi paslon yang saya sampaikan adalah program presiden," kata Hasbi.
Baca Juga: Viral Sekda Takalar Diduga Kampanyekan Gibran: Videonya Dipenggal
