Pemerintah Perbaiki Rumah Terdampak Banjir dan Longsor di Sulsel
Kepala BNPB RI, Letjen TNI Suharyanto, usai rapat koordinasi kebencanaan di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (6/5/2024). (IDN Times)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pemerintah pusat akan merehabilitasi dan rekonstruksi bagi warga yang rumahnya terdampak banjir dan longsor di Sulawesi Selatan. Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, di Makassar, Senin (6/5/2024).
Dia tidak menampik bahwa warga terdampak resah karena rumah mereka rusak parah. Bahkan ada rumah yang hanyut dibawa air dan ada pula tertimbun material longsor sehingga tidak bisa lagi ditempati.
"Rehabilitasi rekonstruksi tentu saja dilakukan setelah tanggap darurat selesai. Tapi proses perencanaan persiapannya dilaksanakan secara paralel dengan tanggap darurat," kata Suharyanto.
Baca Juga: BNPB Kirim Dua Heli dan Pesawat Caravan ke Lokasi Bencana di Sulsel
1. Sebagian warga harus direlokasi
banjir di Kabupaten Luwu (dok.bnpb.go.id/BNPB)Suharyanto mengatakan masing-masing daerah yang mengalami banjir dan longsor telah mendaftar. Sebagaimana penanganan bencana lainnya, kata dia, ada mekanisme rehabilitasi rekonstruksi khususnya rumah masyarakat.
Dia menyebut ada rumah warga juga yang akan direlokasi karena tidak memungkinkan lagi tinggal di daerahnya. Jika masih ditinggali, maka dikhawatirkan akan terkena lagi ketika terjadi banjir.
"Bagi rumah masyarakat yang akan direlokasi, ini pemerintah daerah menyiapkan lahan-lahan, nanti direlokasi dan yang membangun adalah pemerintah pusat," kata Suharyanto.
Kemudian untuk rumah yang rusak berat tapi masih bisa diperbaiki, maka ada penggantian dari pemerintah pusat. Lahannya tetap milik warga yang bersangkutan.
"Kalau dia rusak berat, Rp60 juta, kalau rusak sedang Rp30 juta, kalau rusak ringan Rp15 juta," katanya.
2. Bakal dibangunnkan rumah tahan bencana
banjir di Kabupaten Luwu (dok.bnpb.go.id/BNPB)Bangunan yang akan dibangun pemerintah untuk warga terdampak adalah rumah tahan bencana. Suharyanto mencontohkan rumah yang dibangun pasca erupsi Gunung Semeru pada 2022 dan hunian tetap (huntap) setelah banjir bandang di Luwu Utara pada 2020.
"Itu juga mungkin salah satu contoh yang dibangun pemerintah. Tapi yang dibangun masyarakat sendiri itu ada kaidah-kaidah yang mengikuti rumah tahan bencana," kata Suharyanto.
Untuk rumah yang rusak ringan hingga sedang, pemerintah hanya akan memberikan bantuan dalam bentuk uang atau bahan bangunan. Sementara untuk rumah yang rusak berat akan dibangunkan oleh pemerintah.
"Apakah oleh PUPR atau BNPB. Pokoknya kepala keluarganya mendapat rumah," kata Suharyanto.
3. Ribuan rumah dan fasilitas terdampak
banjir di Kabupaten Luwu (dok.bnpb.go.id/BNPB)Berdasarkan data BNPB, ada 3.268 rumah terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Luwu. Kemudian, sebanyak 211 rumah hanyut dan rusak berat.
Banjir dan longsor juga berdampak pada 15 unit kendaraan, 9 fasilitas pendidikan, 2 fasilitas kesehatan, dan 1 fasilitas ibadah, 4 jembatan dan talud sungai Desa Poringan jebol.
Di Kabupaten Sidrap, BNPB mendata ada 2 rumah hanyut dan lebih dari 500 rumah terendam. Longsor juga berdampak di beberapa jalan penghubung.
Di Kabupaten Luwu Utara, banjir berdampak pada 25 fasilitas ibadah, 10 fasilitas kesehatan, 10 fasilitas pendidikan dan 15 fasilitas umum. Ketiga kabupaten tersebut merupakan daerah yang terdampak paling parah dari 7 kabupaten yang dilanda banjir dan longsor.
Baca Juga: Nakes Jalan Kaki Menuju Lokasi Banjir dan Longsor di Latimojong Luwu
