Mentan Sebut 44 Negara Terancam Krisis Pangan, Termasuk Indonesia?
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memaparkan materi dalam dialog kebangsaan di Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (20/2/2024). YouTube/Unhas
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, hadir mengisi Dialog Kebangsaan di Universitas Hasanuddin, Makassar, Selasa (20/2/2024). Dia memaparkan materi tentang Ketahanan Pangan dan Kemandirian Bangsa.
Dialog kebangsaan ini juga dihadiri Hashim Djojohadikusumo selaku Ketua Yayasan Arsari Djojohadikusumo. Acara ini dimoderatori Kepala Pusat Perubahan Iklim LPPM Universitas Hasanuddin, Dr Rijal Idrus.
Saat memaparkan materinya, Amran berbicara seputar kondisi dan situasi pangan dunia secara global maupun di Indonesia. Dia menyebut saat ini terjadi krisis pangan secara global.
"Terjadi krisis pangan dan energi di dunia saat ini. Bukan Indonesia, masalah pangan adalah masalah dunia saat ini," kata Amran.
1. Pemanasan global picu 44 negara terancam kelaparan
Perubahan iklim dari rentang waktu 1973 sampai 2023, gambar ini menunjukkan bahwa iklim bumi selalu meningkat setiap tahunnya (commons.wikimedia.org/NASA’s Scientific Visualization Studio)Menurut Amran krisis pangan dunia dipicu pemanasan global di mana terjadi peningkatan suhu1,2 derajat. Suhu bumi diperkirakan akan terus bertambah apabila tidak ada pemeliharaan lingkungan dan alam.
"Itu akan bergerak 2050 naik menjadi peningkatan 1,5 derajat," kata Amran.
Dia menyebut ada 10 negara yang mengalami kelaparan serius akibat krisis pangan. Di antaranya yakni Kongo, Afganistan, Yaman, dan Sri Lanka.
"Jumlah penduduk dunia yang kelaparan diperkirakan 1 miliar jiwa. Yang terancam kelaparan ada 44 negara di dunia saat ini," katanya.
2. Menghadapi El Nino
ilustrasi kekeringan.(unsplash.com/YODA Adaman)El Nino yang terjadi di Indonesia pada 2023 lalu menambah masalah pangan. Kekeringan panjang mengakibatkan sawah-sawah rusak sehingga mengakibatkan produksi menurun.
"Kami baru tiga bulan jadi menteri, kami berkeliling di 15 provinsi, kami mengecek langsung. Ini fenomena tidak pernah kami temukan dalam sejarah pertanian," kata Amran.
Saat baru dilantik pada 25 Oktober 2023 lalu, Amran mengaku langsung mengecek semua data mulai dari iklim, curah hujan, hingga luasan tanam. Hal ini karena dia menganggap perlu mitigasi risiko ke depannya.
"Kami paling getol dulu menolak impor. Dengan membaca data secara umum, kita kekurangan pangan," katanya.
3. Luas tanam padi menurun
ilustrasi musim tanam padi. (IDN Times/Vadhia Lidyana)Amran memaparkan pada Oktober 2023, luas tanam padi hanya 533 ribu hektar. Jika ingin memenuhi standar luas tanam seluruh Indonesia, maka setidaknya luas tanam harus 1 juta hektar.
Harapan pun muncul saat memasuki bulan November yang biasanya musim hujan. Namun rupanya kekeringan masih terjadi meski sudah ada peningkatan luas tanam padi.
Pada bulan November, luas tanam padi naik menjadi 856 ribu hektar. Pada bulan Desember, luas tanam padi naik lagi menjadi 1,5 juta hektar. Lalu naik menjadi 1,7 hektar pada Januari. Sayangnya, luas tanam padi kembali terjun menjadi hanya 800 ribu hektar pada bulan Februari
"Kalau mau normal, yang kami target biasanya ini naik sampai 2,5 juta hektar, itu puncak. Ini belum puncak tiba-tiba turun," kata Amran.
4. Alokasi pupuk bersubsidi menurun
Gudang pupuk di Bekasi. (IDN Times/Imam Faishal)Kementerian Pertanian, kata Amran, sedang melihat peluang untuk mengangkat kembali pangan Indonesia saat kondisi krisis. Namun dia mengakui ada banyak fenomena alam yang terkait kerusakan iklim.
"Ini iklim sangat tidak bersahabat. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba berhenti. Yang mengejutkan, sudah ada terjadi kebakaran di Riau. Harusnya ini puncak hujan," kata Amran.
Amran lalu membeberkan bahwa dulu Indonesia sempat swasembada pangan yakni pada 2017, 2019, 2020. Maka dari itu, dia yakin Indonesia tetap mampu bangkit dan diakui dunia.
Hanya saja, ada satu kebijakan yang menjadi tantangan yakni soal pupuk bersubsidi. Alokasi penyaluran pupuk bersubsidi rupanya terus menurun dalam 10 tahun terakhir.
Pada 2014, ada 9,5 juta ton pupuk bersubsidi untuk pangan dan angka tersebut stabil selama lima tahun hingga 2018. Kemudian pada 2019, terjadi penurunan sebesar 45 persen menjadi 8,87 juta. Angka ini cenderung menurun hingga tahun ini hanya 4,73 juta. Lalu Kementan pun menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi 7,5 juta ton.
"Sekarang sudah bertambah, kita melakukan akselarasi, kita melakukan percepatan tanam," katanya.
Baca Juga: Hashim Spill Amran Sulaiman Tetap Mentan di Kabinet Prabowo-Gibran
