Kontestasi Pilkada Makassar 2024 Bakal Lebih Dinamis Tanpa Petahana
Balai Kota Makassar. IDN Times/Asrhawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Riuh penjaringan bakal calon wali kota Makassar mulai berlangsung sejak dua bulan terakhir. Sejumlah nama populer mulai berseliweran dalam penjaringan partai.
Persaingan yang lebih dinamis diprediksi akan berlangsung lebih dinamis seiring tidak adanya kandidat petahana. Hal itu karena mereka adalah wajah baru dalam perebutan kursi wali kota Makassar.
Sejumlah partai telah membuka dan menerima penjaringan nama calon yang akan mengikuti pilkada November mendatang. Mereka yang telah mendaftar yaitu Indira Jusuf Ismail (Istri Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto), Abdul Rahman Bando (mantan Birokrat), dan Ahmad Susanto (Ketua KONI Makassar). Kemudian, Amri Arsyid (Ketua PKS Sulsel), Azhar Arsyad (Ketua DPW PKB Sulsel), dan Rahman Pina (Ketua AMPG Sulsel).
Selanjutnya, Rudy Pieter Goni (Anggota DPRD Sulsel), Munafri Arifuddin (Ketua DPD II Golkar Makassar), Adi Rasyid Ali (Ketua DPC Demokrat Makassar), dan Rusdin Abdullah (pengusaha). Lalu ada Andi Seto Gadhista Asapa (mantan Bupati Sinjai), Irwan Adnan (Birokrat), Rudianto Lallo (Ketua DPRD Makassar) dan Risfayanti Muin (anggota DPRD Sulsel).
"Jadi pada prinsipnya, saya kira dengan banyaknya nama ini kita berharap persaingan akan dinamis," kata Pengamat Politik Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma, saat diwawancarai IDN Times, Sabtu (25/5/2024).
Baca Juga: Syarat Rumit, Pilkada di Sulsel Minim Bakal Calon Perseorangan
1. Tanpa petahana, belum tentu menjamin lebih fair
Ilustrasi Pilkada (IDN Times/Mardya Shakti)Meski begitu, tidak adanya petahana pada Pilwali Makasaar juga tidak menjamin perhelatannya akan lebih fair atau terbuka. Menurut Sukri, fair atau tidaknya akan bergantung pada bagaimana sistem bekerja.
"Ada atau tidak petahana, kalau sistem yang bekerja memang tidak menjunjung tinggi nilai-nilai jurdil (jujur dan adil) itu saya kira tidak akan berlangsung dengan baik," kata Sukri.
Namun ketika kontestasi ini benar-benar menjunjung tinggi Pilkada jurdil, maka Sukri menilai Pilwali Makassar akan berlangsung dengan baik. Sebab menurutnya, kekhawatiran yang muncul ketika ada kandidat petahana biasanya ada pemanfaatan fasilitas negara, pelibatan ASN dan seterusnya yang biasanya dianggap sebagai 'kecurangan' oleh petahana.
"Tapi kecurangan-kecurangan pemilu kan tidak hanya di situ. Ada banyak sekali bentuk kecurangan misalnya money politic yang bisa dilakukan petahana maupun non petahana atau kemudian pelanggaran kampanye atau sosialisasi dan seterusnya," kata Sukri.
2. Semua kandidat punya peluang sama
Ilustrasi Pemilu. (IDN Times/Mhd Saifullah)Sukri juga menjelaskan wajah-wajah baru yang mengembalikan formulir pendaftaran dalam penjaringan parpol itu sebenarnya bukan wajah yang baru-baru amat. Apabila melihat latar belakangnya, mereka bukan orang yang baru dalam politik dan pemerintahan.
Menurut Sukri, kehadiran wajah-wajah baru ini cukup baik karena menghadirkan lebih banyak alternatif pilihan. Sayangnya, tidak ada kandidat independen yang berarti semua kandidat harus maju lewat parpol.
"Artinya, kandidat-kandiat yang bermunculan ini harus betul-betul menjadi orang yang dianggap pantas untuk diajukan oleh parpol," kata Sukri.
Kemudian, kondisi di Makassar ini tidak ada partai yang bisa mengajukan sendiri melainkan harus berkoalisi. Karena tidak ada petahana maka peluang bagi figur-figur tersebut cukup besar. Mereka masing-masing mempunyai peluang yang sama untuk diusung parpol karena tidak ada yang jalan lebih dulu.
"Maka kemudian, tentu para kandidat ini mencoba untuk mensosialisasikan diri. Mereka tahu betul bahwa konsekuensinya pada akhirnya kan penentunya adalah partai politik. Partai politik tentu akan terbatas, akan mengerucut pilihannya," kata Sukri.
3. Kandidat harus membangun popularitas
Ilustrasi kampanye politik (IDN Times/Yosafat Diva Bayu Wisesa)Walau tokoh-tokoh tersebut terbilang bukan wajah baru dalam ranah politik dan pemerintahan, namun mereka tetap harus mampu membangun branding. Sukri mengatakan bahwa mereka harus membangun popularitas meskipun telah pernah berinteraksi dengan masyarakat.
Indira misalnya, meskipun baru terjun di politik tapi dia adalah istri Danny Pomanto. Ada juga Irwan Adnan yang meskipun baru terjun ke kontestasi Pilwali tapi dia memiliki pengalaman sebagai birokrat Pemkot Makassar sebagai eks Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar. Begitu pun dengan Abdul Rahman Bando yang punya pengalaman sebagai eks Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar.
Abdul Rahman Bando juga pernah ikut kontestasi Pilwali Makassar pada 2020 lalu. Demikian juga dengan Munafri Arifuddin yang maju Pilwali Makassar 2020 dan 2018 lalu. Sementara Andi Seto merupakan eks Bupati Sinjai yang berarti punya pengalaman di Pilkada juga.
"Jadi yang ada dalam konteks ini adalah bagaimana memanfaatkan popularitas itu karena nama-nama yang muncul ini kan meskipun beda-beda latar belakang, mereka punya basis popularitas sendiri-sendiri," kata Sukri.
Baca Juga: Wajah Baru Dominasi Bursa Kandidat Pilkada Makassar
