Ketua APEKSI Minta Seluruh Pemerintah Kota Bersiap Hadapi Resesi
Suasana pembukaan Rapat Kerja Teknis APEKSI di Hotel Four Points Makassar, Senin (7/11/2022). IDN Times/Asrhawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Rapat Kerja Teknis (Rakernis) nasional Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) berlangsung di Hotel Four Points, Makassar, 7-10 November 2022. Rapat tersebut dihadiri puluhan wali kota dari seluruh Indonesia dan 6 delegasi luar negeri yaitu Belanda, Jerman, Korea Selatan, Inggris, Singapura, dan Australia.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum APEKSI, Bima Arya, meminta seluruh pemerintah kota se-Indonesia agar bersiap menghadapi resesi yang diprediksi tahun 2023 mendatang. Hal ini supaya target Indonesia menuju Indonesia Emas 2024 bisa tercapai.
"Kita harus antisipasi resesi tahun depan, kota-kota harus siap untuk menghadapi resesi," kata Bima Arya, Senin.
Baca Juga: Makassar Ditunjuk Jadi Tuan Rumah Apeksi XVI 2023
1. Tahun 2023 diprediksi dengan ketidakpastian
Ketua Umum APEKSI Bima Arya saat konferensi pers pada Rakernis di Hotel Four Points Makassar, Senin (7/11/2022). IDN Times/Asrhawi MuinBima Arya menjelaskan bahwa kondisi perekonomian akan melambat ketika resesi. Negara besar seperti Cina saja mulai mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Jika aktivitas ekspor Cina menurun maka secara dan impor Indonesia banyak bergantung pada Cina, maka Indonesia akan terdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi. Karena itu, negara termasuk pemerintah kota harus bersiap dari sekarang.
"Apalagi tahun depan dijuluki tahun ketidakpastian. Kita tidak tahu Rusia Ukraina selesai kapan, kita tidak tahu bagaimana dunia bisa pulih dari resesi," katanya.
2. Pemerintah kota harus lebih kritis pada kebijakan nasional
Ketua Umum APEKSI Bima Arya saat konferensi pers pada Rakernis di Hotel Four Points Makassar, Senin (7/11/2022). IDN Times/Asrhawi MuinDi tengah situasi yang tidak menentu itu, APEKSI meminta seluruh pemerintah kota agar lebih mencermati setiap kebijakan nasional. Bahkan kalau perlu, pemerintah kota juga harus turut mengevaluasi dan mengkritisi setiap kebijakan nasional.
Misalnya, pemerintah kota mencermati kebijakan nasional sesuai target Undang-undang Cipta Kerja atau bagaimana realisasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS (Online Single Submission). Kebijakan lain yang bisa disoroti yaitu rencana penghapusan tenaga honorer serta penggunaan produk dalam negeri.
"Banyak sekali yang harus kami cermati dan kritisi. Bukan kami berbeda dengan pemerintah justru kami ingin agar kebijakan pemerintah itu mulus, kalau tidak mulus maka kami akan berikan solusi untuk perbaikan dan di sini di Makassar ini penting," kata Bima.
3. Harus manfaatkan masa transisi menuju Indonesia Emas 2024
ilustrasi pertumbuhan ekonomi (IDN Times/Aditya Pratama)Bima menjelaskan bahwa Indonesia kini memasuki masa transisi selama tiga tahun menuju 2024. Dia meminta seluruh pemerintah kota agar memiliki modal cukup sebab di tahun 2023 nanti.
"Tiga tahun ini masa transisi 2022, 2023, dan 2024 untuk menuju Indonesia Emas 2024 seimbang. Kita punya banyak modal tetapi kalau kita tidak cermati masa transisi ini maka target tidak akan tercapai," ujar Bima.
Selain itu, dia juga meminta para sekretaris daerah (sekda) tingkat pemerintah kota agar lebih memperhatikan keberlanjutan pembangunan. Sebab kepala daerah bisa berganti jika masa jabatannya telah usai.
"Jadi para sekda ini menguasai teknis dan para sekda ini menjadi jembatan antara para pejabat dengan visi yang harus di lanjutkan oleh pemerintah sebelumnya," katanya.
Baca Juga: Mengulik Keresahan Warga Makassar lewat Kota Dalam Teater
