Dikeluhkan, Pemkot Makassar Sosialisasikan Ulang Sistem Pembayaran TPP
IDN Times/Aji
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar bakal melakukan sosialisasi ulang terkait sistem pembayaran tunjangan perbaikan penghasilan (TPP). Hal ini menyusul munculnya keluhan dari Satpol PP Kota Makassar beberapa waktu lalu.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rahman, mengatakan pihaknya akan segera melakukan sosialisasi ulang, utamanya kepada para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
"Jadi sesuai arahan Pak Wali akan disosialisasikan di tingkat pimpinan yaitu kepala OPD dan sekretaris. Kita usahakan untuk seluruh OPD-nya," ujar Kepala BKPSDM Kota Makassar Basri Rahman, Senin (2/3).
Baca Juga: Asisten I dan Kasatpol PP Marah-marah di Rujab Wali Kota Makassar
1. Sosialisasi akan dilakukan bertahap
Ilustrasi PNS (IDN Times/Irwan Idris)Basri menyatakan sosialisasi itu akan dilaksanakan secara bertahap di setiap OPD lingkup Pemkot Makassar. Menurutnya, dikeluhkannya sistem ini oleh beberapa OPD lantaran kebijakannnya masih terbilang baru.
Dia mengaku upaya-upaya yang dilakukan pihaknya selama ini masih sementara berjalan untuk menyusun mekanisme yang melibatkan berbagai pihak. Terlebih lagi, hal ini akan dituangkan ke dalam peraturan wali kota (perwali), sehingga tentu tidak diterapkan begitu saja.
"Ini kan tidak berdiri sendiri, bukan BKPSDMD saja, ini tim Bappeda, organisasi, inspektorat kemudian keuangan," katanya.
2. Sosialisasi masih belum maksimal
Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb (kanan) saat memberikan keterangan disela meninjau lokasi korban anak tenggelam di kanal jalan Sungai Saddang, Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (2/1/2020). (ANTARA/Darwin Fatir)Sebelumnya Pj Wali Kota Makassar, Iqbal Suhaeb, juga mengakui soal belum maksimalnya sosialisasi terkait sistem pembayaran TPP ini. Dia menjelaskan sosialisasi baru sebatas tingkat operator dan belum sampai ke tingkat pimpinan OPD.
"Jadi kalau ada satu organisasi perangkat daerah (OPD) belum selesai laporan kinerjanya, maka semua akan terikut. Itu belum disosialisasikan. Belum sosialisasi ke tingkat pimpinan, jadi miss," imbuh Iqbal singkat.
3. Berimbas pada keluhan Satpol PP
Ilustrasi. Razia Satpol PP Makassar di malam valentine. IDN Times / Sahrul RamadanSatpol PP Kota Makassar diketahui marah-marah di halaman rujab Wali Kota Makassar, Rabu (26/2) lalu. Hal ini terjadi lantaran mereka tidak mendapatkan kepastian terkait pencairan TPP.
Menurut Kepala Satpol PP Kota Makassar, Iman Hud, mengatakan anggotanya belum menerima TPP selama tiga bulan terakhir. Hal ini dinilainya sangat tidak adil mengingat anggotanya telah bekerja keras di lapangan untuk sebagaimana aturan yang tertuang untuk mengamankan seluruh aset Pemkot Makassar.
"Terus alasannya kendala teknis. Teknis itu dibuat untuk mempermudah, bukan untuk mempersusah orang. Lebih bagus pakai tulis tangan saja, selesai urusan kayak dahulu kala. Ini kok makin maju negara makin susah. Itu saja intinya," tegas Iman.
Baca Juga: Imbauan Pemkot Makassar: Pembeli Kondom Harus Perlihatkan KTP
