Caleg Demokrat di Sulsel Dituntut 5 Bulan Penjara Kasus Politik Uang
Caleg DPR RI Syarifuddin Dg Punna jalani sidang dugaan kasus politik uang di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (26/3/2024). (IDN Times/Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Syarifuddin Daeng Punna (Sadap) dengan hukuman pidana 5 bulan atas kasus bagi-bagi uang saat kampanye. Tuntutan tersebut dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Makassar (PN Makassar), Kamis (28/3/2024).
JPU menyatakan terdakwa Syarifuddin Daeng Punna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) Jo Pasal 280 Ayat (1) Huruf J. Undang- undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 bulan dan pidana denda sejumlah Rp5 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan," kata Jaksa Wiryawan Batara Kencana, saat membacakan tuntutannya.
1. JPU sebut unsur memberikan uang terpenuhi
Caleg DPR RI dari Partai Demokrat, Syarifuddin Daeng Punna bagi-bagi uang di Pantai Losari Makassar/IstimewaJaksa menyatakan Sadap telah membagi-bagikan uang kepada masyarakat masing-masing sejumlah Rp50.000. Sadap lalu mengajak berfoto dan mengambil video bersama sambil memerintahkan para saksi dan masyarakat untuk menyebutkan "appakabaji Sadap" yang berarti empat yang bagus Syarifuddin Daeng Punna sambil mengangkat tangan dan memperlihatkan angka 4 menggunakan jari.
Hal itu merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
"Dengan demikian unsur menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung telah terpenuhi," kata Wiryawan.
2. Sadap dianggap cederai demokrasi
Caleg DPR RI Syarifuddin Dg Punna jalani sidang dugaan kasus politik uang di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (26/3/2024). (IDN Times/Istimewa)Adapun untuk hal yang memberatkan dalam tuntutan Jaksa yakni perbuatan Sadap yang dianggap mencederai pesta demokrasi rakyat. Sementara pertimbangan yang meringankan, yakni Sadap telah bersikap sopan, mengakui, dan berterus terang mengenai perbuatannya.
"Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta terdakwa belum pernah dihukum," kata Wiryawan.
3. Sadap serahkan kepada kuasa hukum
Ilustrasi persidangan (IDN Times/Arief Rahmat)Terkait dengan dakwaan itu, dia mengaku menyerahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum. Namun dia siap menerima apapun keputusan hukum.
"Nanti kita lihat tergantung pengacara," kata Sadap.
Sebelumnya, Sadap menepis tudingan dirinya telah berpolitik uang. Dia bahkan mengaku anti dengan politik uang.
“Tidak sedikitpun niat saya (bagi-bagi uang), karena saya yang menentang money politik,” katanya.
Dia mengaku sejumlah uang di dalam dos yang dibagi-bagikan itu merupakan uang untuk membayar jasa saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di daerah pegunungan.
“Persiapan saksi, jasa saksi dan itu berlaku di daerah pegunungan. Jadi saya sudah siapkan. Dua dos untuk dua kecamatan kurang lebih 200 juta, yang dibagi tidak sampai 5 juta,” katanya.
Baca Juga: Sadap Jalani Sidang Kasus Politik Uang, Kuasa Hukum: Itu Sedekah
