BKKBN Dorong Sulsel Manfaatkan Pendataan untuk Turunkan Stunting
Sekreatris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto di Makassar, Kamis (28/12/2023). IDN Times/Ashrawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI, Tavip Agus Rayanto, mendorong pemanfaatan data untuk menurunkan stunting di Sulawesi Selatan (Sulsel). Hal ini disampaikannya saat konferensi pers terkait percepatan penurunan stunting di Kantor BKKBN Sulsel, Makassar, Kamis (28/12/2023).
Tavip menekankan tindakan penanganan stunting agar lebih mengacu pada basis data mikro. Data mikro dapat diartikan sebagai hasil survei atau sensus.
"Data mikro sudah kita punya. Data orang yang nggak punya jamban kita udah punya. Orang yang sedang hamil kita punya datanya. Orang yang sekarang mau menikah ada. Jadi sekarang orang-orang itu mau diapakan," kata Tavip.
1. Jangan hanya fokus rakor
Sekreatris Utama BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto di Makassar, Kamis (28/12/2023). IDN Times/Ashrawi MuinTavip juga menekankan agar anggaran penanganan stunting jangan hanya dihabiskan untuk rakor atau diskusi. Sementara di sisi lain, penanganan stunting tidak benar-benar sampai kepada warga yang membutuhkan.
"Pastikan sampai ke mulut ibu hamil, mulut anak. Kita perlu rapat tapi yang paling pokok setelah itu ada aksi yang kongkrit terhadap orang-orang," kata Tavip.
Dengan data mikro, pemerintah seharusnya sudah tahu apa yang harus dilakukan. Apakah potensi stunting ini sudah ditangani atau belum. BKKBN sendiri telah mempunyai data mikro warga yang sesuai nama dan alamatnya.
2. Angka stunting Sulsel hanya turun 0,2 persen
(Pengukuran tinggi badan anak di Nutrifest yang digelar prodi Gizi FKM Unsri di PIM, Sabtu (25/2/2023) IDN Times/YulianiTavip menyebutkan angka stunting di Sulsel hanya turun sebesar 0,2 persen dari tahun 2021 ke 2022. Pada 2021, angka stunting di Sulsel menurut data BKKBN yaitu 27,4 persen sedangkan pada 2022 turun menjadi 27,2 persen.
Menurutnya, upaya penurunan stunting ternyata belum memberi dampak yang signifikan. Padahal spirit penurunan stunting di Sulsel cukup kuat mengingat wilayahnya yang banyak yaitu 24 kabupaten dan kota.
"Penduduknya termasuk banyak. Kan memberikan kontribusi kenapa pemerintah itu yang tingkat nasional memberikan prioritas," kata Tavip.
3. Ada 12 provinsi prioritas penanganan stunting
Tren dan target penurunan stunting di Indonesia (IDN Times/M Shakti)Tavip mengatakan ada 12 provinsi yang menjadi prioritas penanganan stunting. Sebanyak 5 provinsi dipilih karena penduduknya padat yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten dan Sumatera Utara.
"Itu angka stuntingnya presentasinya tidak tinggi. Tapi orangnya banyak. Jadi kalau dijumlah itu sudah berkontribusi besar," katanya.
Kemudian, ditambah 7 provinsi yang penduduknya tidak besar tapi presentase stuntingnya besar. Tujuh provinsi itu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Aceh.
"Itu 7 provinsi penduduknya tidak banyak tapi kejadian stuntingnya ada yang 40 persen. Itu digabung karena asas keadilan. Digabung itu sudah setara dengan memberikan kontribusi hampir 69 persen nasional," kata Tavip.
4. Angka stunting di Sulsel tergolong sedang
ilustrasi anak Indonesia (pexels.com/Tom Fisk)Sulsel, kata Tavip, memang tidak masuk dalam 12 provinsi prioritas karena asumsi prevalensinya termasuk yang sedang. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
Angka stunting Sulsel yaitu 27,2 masih di atas rata-rata nasional yakni 21,6 persen. Jumlah penduduknya juga termasuk sedang.
"Jadi tidak terlalu banyak tindakan. Oleh karena itu, tentu strategi lokalitas, saya berharap lebih kepada basisnya data mikro," kata Tavip.
Baca Juga: BKKBN Sebut Sulsel sebagai Provinsi Tercepat dalam Penurunan Stunting
