APBD Sulsel 2021 Fokus pada Pemulihan Ekonomi
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah bersama Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS TA 2021 di Kantor DPRD Sulsel, Kamis (27/8/2020). Humas Pemprov Sulsel
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi dan DPRD Sulawesi Selatan menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggran 2021.
Kesepakatan ditandai penandatanganan nota kesepakatan antara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah dan Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, pada rapat paripurna di Kantor DPRD Sulsel, Kamis malam (27/8/2020).
Pada rapat itu, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah menyampaikan apresiasi atas penyelesaian nota kesepakatan dan semua catatan penting yang menjadi perhatian. Agenda disebut selesai dengan baik di tengah kondisi pandemik COVID-19.
"Pimpinan dan segenap anggota dewan, terkhusus Badan Anggaran DPRD telah menyelesaikan agenda ini sebagai rangkaian dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 yang akan datang," kata Nurdin dalam sambutannya.
1. Pemulihan ekonomi membutuhkan kerja sama semua pihak
Ilustrasi ekonomi (IDN Times/Arief Rahmat)Nurdin menjelaskan, tahun 2021 akan menjadi babak percepatan untuk pemulihan. Karenanya, diperlukan pemanfaatan berbagai potensi daerah secara optimal agar dapat bangkit dan keluar dari kondisi perekonomian yang kontraksi di Triwulan II Tahun 2020.
"Kebersamaan dan kesatupaduan semua pihak menjadi kekuatan tersendiri bagi Sulsel untuk mampu menjadi akselerator perekonomian nasional," katanya.
Wujud sinergitas yang perlu didorong, kata dia, termasuk bagaimana memanfaatkan potensi lembaga perbankan dan lembaga non bank. Sehingga menjadi penyokong dalam upaya mendorong tumbuh kembangnya UMKM, BUMDes, dan bergerak optimalnya aktivitas kelompok tani.
Selain itu, warga yang bermukim di pulau-pulau, di daerah-daerah perbatasan dan pelosok-pelosok, diberikan perhatian. Sehingga pertumbuhan yang didorong ke depan lebih berkualitas, lebih tahan terhadap gejolak ekonomi termasuk dampak yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19.
"Oleh karena itu, untuk optimalisasi pencapaian harapan tersebut, selain bertumpu pada dukungan APBD, juga berharap supporting dari berbagai pihak untuk bersama-sama bangkit dari keterpurukan akibat pandemik COVID-19 ini," katanya.
2. Pemprov Sulsel rencanakan akses dana program PEN dengan skema pinjaman
Ilustrasi ekonomi terdampak pandemik COVID-19 (IDN Times/Arief Rahmat)Pada kesempatan ini, Nurdin juga menyampaikan terkait rencana Pemprov Sulsel untuk mengakses dana dari PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur) dalam bentuk skema pinjaman. Pengajuan tersebut adalah menjabarkan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Diketahui, pemerintah pusat mengalokasikan program PEN sebesar Rp 695 triliun. Program ini difokuskan pada dua kegiatan utama, yaitu kegiatan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga dan hanya sekitar Rp 27 triliun dialokasikan dalam bentuk dukungan ke Pemerintah Daerah, termasuk Rp 10 triliun dalam bentuk Skema Pinjaman Daerah.
"Oleh karena itu, pengajuan pinjaman ini didasarkan karena terbitnya PMK No. 105 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Pemerintah Daerah," kata Nurdin.
3. Gubernur tertarik ajukan pinjaman karena bunga nol persen
Ilustrasi perekonomian Indonesia (IDN Times/Arief Rahmat)Nurdin menjelaskan, program PEN ini hadir akibat pemotongan berbagai anggaran. Termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) yang ditarik ke pusat, serta beberapa program-program lain. Dengan demikian, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mengganti.
"Dengan anggaran yang tersedia, lebih banyak yang bermohon daripada yang akan mendapatkan. Maka kalau kita dapat ini, harus disyukuri, karena ini adalah pinjaman dengan bunga nol persen," ujarnya.
