TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Zudan: Pastikan Kesejahteraan Pegawai, TPP Cair Setiap Tanggal 5

Hak pegawai harus diberikan secepatnya di awal bulan

Pj Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh. (Dok. Pemprov Sulsel)

Makassar, IDN Times - Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Zudan Arif Fakrulloh ingin kesejahteraan seluruh pegawai di Pemerintah Provinsi diperhatikan. Salah satunya soal Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang harus cair setiap tanggal 5. 

"Tunggakan TPP harus segera selesaikan, upayakan selesai di tanggal 5 ini. Upayakan verifikasi data secara berjenjang, verifikasi di OPD masing-masing, dan pejabat masing-masing," kata Zudan pada apel pagi bersama kepala OPD Pemprov Sulsel via daring, Senin (3/6/2024).

Zudan menyampaikan agar seluruh persyaratan pencairan TPP pegawai diselesaikan secara berjenjang sesuai aturan dan langsung diverifikasi oleh kepala OPD masing-masing. Sehingga hak pegawai berupa TPP bisa segera dicairkan di awal bulan. 

"Semua persyaratan administrasi segera disediakan, kalau ada staf kita yang belum menyelesaikan administrasi, atau evaluasi kinerja maka ditunda bulan depannya," ucap Zudan.

"Jangan sampai yang salah satu orang ditanggung semua orang. Oleh karena itu, nah saya minta tanggal 5 besok sudah harus cair semua," dia menambahkan.

Zudan menekankan soal perlunya kesejahteraan pegawai jadi prioritas. Pasalnya, banyak tanggung jawab dan kewajiban para pegawai yang harus dibayar sesuai tanggalnya. 

"Saya konsen di kesejahteraan pegawai dan kita memberikan sesuai hak para pegawai. Ini semua kita bekerja untuk keluarga, dan keluarga berharap bagaimana bayar PDAM, listrik, SPP anak-anak dan cicilan rumah, motor, mobil dan lainnya," ujarnya. 

Pj Gubernur Sulsel menyampaikan terima kasih kepada seluruh kepala OPD lingkup Pemprov Sulsel sudah berhasil menerapkan gaji pegawai tepat waktu di tanggal 1, meskipun di hari libur.  "Terima kasih sudah gajian tepat tanggal 1 meskipun hari libur. Ini kita berani mengambil resiko dan berani berbuat yang kebijakan seperti itu," katanya. 

Berita Terkini Lainnya