Sidang Angket Ungkap Tim Gubernur Sulsel ke Jepang dengan Uang Daerah
IDN Times/Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Mantan Kepala Biro Umum Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Muhammad Hatta membeberkan sejumlah penggunaan APBD yang di luar ketentuan. Salah satunya biaya perjalanan dinas oleh tim pendamping Gubernur Nurdin Abdullah.
Hal itu diungkapkan Hatta pada sidang pemeriksaan Panitia Angket di DPRD Sulsel, Selasa (23/7). Dia hadir memberikan keterangan sebagai salah satu pejabat yang dicopot oleh Nurdin. Sidang angket dalam rangkaian penyelidikan terhadap sejumlah dugaan pelanggaran di Pemprov Sulsel.
Dalam persidangan, Hatta mengungkapkan tentang perjalanan dinas Gubernur Nurdin ke Jepang, pada Desember 2018. Saat itu Nurdin berangkat beserta enam orang pendamping. Perjalanan itu oleh Hatta dianggap janggal dan keliru, karena para pendamping Nurdin turut dibiayai dengan APBD Provinsi Sulsel melalui anggaran Biro Umum.
"Waktu itu jelang pemberangkatan, saya katakan bahwa yang kami bisa biayai hanya kepala daerah, karena nomenklatur yang ada di RKA (rencana kerja dan anggaran) di kami itu khusus kepala daerah dan wakil kepala daerah. Namun katanya, permintaan dari pak Gubernur untuk tetap membiayai beberapa pendamping beliau," kata Hatta.
1. Biaya perjalanan Rp282 juta di luar uang saku
Ilustrasi rupiah (ANTARA FOTO)Dari keterangan Hatta diketahui bahwa perjalanan Nurdin ke Jepang saat itu didampingi enam orang. Mereka berasal dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) -kini menjadi TGUPP- serta staf khusus Gubernur. Semuanya biaya perjalanan dibebankan kepada Biro Umum. Meski menolak, Hatta mengaku mesti memenuhi perintah atasannya.
Hatta menyebutkan, biaya perjalanan yang berisi paket tiket pesawat dan penginapan, dibebankan senilai Rp282 juta lebih. Harga paket per orang variatif, dari Rp36 juta hingga Rp56 juta. Jumlah itu di luar uang saku Rp10 juta yang juga dikeluarkan Biro Umum untuk masing-masing anggota rombongan.
"Saya menolak sampai H-1 pemberangkatan, menolak, tidak bisa membiayai itu karena di luar ketentuan. Tapi malam jam 11.30 saya dipanggil ke rumah jabatan dan diminta ketemu langsung pak Gubernur. (Dia) menyampaikan bahwa tolong fasilitasi pendamping saya," Hatta menceritakan.
2. Perjalanan menggunakan travel milik istri Nurdin Abdullah
IDN Times/IstimewaFakta lain terungkap bahwa perjalanan Nurdin ke Jepang menggunakan jasa perusahaan travel Hakata. Perusahaan ini, sepengetahuan Hatta, milik Liestiaty, istri Nurdin. Hatta sendiri mengaku tidak tahu proses penunjukan perusahaan tersebut.
Hatta juga mengaku pihaknya di Biro Umum tinggal melunasi pembayaran setelah menerima nota atau invoice dari perusahan yang dimaksud. "Besarnya nilai tergantung penawaran travel. Tidak ada pembanding karena sudah ditunjuk. Tidak tahu siapa, karena pihak travel tiba-tiba datang ke saya, bahwa ini rombongan yang berangkat," kata Hatta.
Baca Juga: Panitia Angket: Tim Gubernur Ambil Alih Tugas DPRD
3. Panitia Angket bakal klarifikasi ulang ke auditor Inspektorat
IDN Times/Aan PranataMuhammad Hatta dihadirkan ke sidang Panitia Angket karena diduga dicopot dari jabatan oleh gubernur tanpa melalui prosedur. Hatta sendiri mengaku tidak mengetahui apa kesalahannya. Dia hanya menduga pencopotan akibat temuan dalam pengelolaan keuangan, yang bisa jadi salah satunya akibat perjalanan dinas gubernur ke luar negeri.
Ketua Panitia Angket Kadir Halid akan menelaah pengakuan Hatta di persidangan. Pihaknya berencana memanggil pihak terkait di Inspektorat untuk mencari tahu soal perjalanan dinas di luar ketentuan. Termasuk dugaan unsur kolusi yang melibatkan perusahaan keluarga gubernur.
"Nanti kita telaah lebih jauh, karena perjalanan fiktif ini juga jadi temuan Inspektorat. Kita coba panggil lagi auditor-auditor untuk diverifikasi," ucap Kadir.
Baca Juga: Panitia Angket Ingin Pemeriksaan Nurdin Abdullah Digelar Terbuka
