Pemprov Sulsel Pangkas Program Nonprioritas
IDN Times / Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan menargetkan predikat A atau sangat baik dalam kinerja dan tata kelola pemerintahan di tahun depan. Menurut hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian Pemberdayaan Apararatur Negara - Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Sulsel meraih predikat B atau baik pada 2019.
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, dia bersama Gubernur Nurdin Abdullah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan prestasi tersebut. Salah satunya dengan memangkas anggaran untuk program non prioritas atau pun yang saling tumpang tindih.
“Jadi, OPD (organisasi perangkat daerah) fokus ke program yang diprioritaskan saja,” kata Wagub Sudirman di Makassar, Selasa (19/2).
1. Pemangkasan anggraran mencapai Rp677 miliar
rawpixel/ pexels.comPada APBD tahun 2019, Pemprov Sulsel menetapkan anggaran belanja Rp9,88 triliun. Sudirman menyebutkan, dari jumlah tersebut bakal disaring hingga sebesar Rp677 miliar. Pemangkasan anggaran sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri.
Sudirman menerangkan, pihaknya juga telah mengupayakan agar pengadaan belanja anggaran digelar secara terpusat. Sehingga program dijalankan betul-betul yang menjadi prioritas.
"Kita sudah datang ke Mendagri untuk mengusulkan sentralisasi pengadaan anggaran. Sehingga pengawasan lebih mudah,” ujar Wagub.
2. Menpan tantang Sulsel naikkan predikat
Humas Kemenpan RBPada acara SAKIP Awards 2019 di Makassar, Menteri PAN-RB Syafruddin mengumumkan Sulsel meraih predikat B untuk kinerja pemerintahan dan tata kelola daerah. Menpan berharap Pemprov Sulsel dapat melaksanakan program yang efektif dan efisien agar predikat meningkat di tahun mendatang.
Pada hasil evaluasi SAKIP, predikat “B” atau baik diberikan kepada pemerintah daerah dengan nilai 60-70 pada skala 0 hingga 100. Predikat lebih tinggi adalah ‘BB’ atau sangat baik dengan nilai 70-80. Predikat terbaik adalah “AA” atau istimewa, dengan nilai 90-100, yang tahun ini diraih Pemprov Daerah Istimewa Yogyakarta.
“Wagub sudah berkomitmen tadi, gubernur dan wagub pasti punya pengetahuan. Makanya kita juga adakan di Makassar penyerahannya, ini sekaligus untuk menantang pemerintah,” tutur kata Syafruddin.
3. Penerapan SAKIP hemat anggaran Rp6,9 triliun
Humas KemenpanRBMenpan Syafruddin menyebutkan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 186 pemda Wilayah III berhasil menghemat anggaran hingga Rp 6,9 Triliun pada 2018. Penghematan anggaran terjadi dengan penghapusan sejumlah kegiatan yang tidak penting dan yang tidak mendukung kinerja instansi.
Syafruddin berharap tata kelola kinerja seluruh kementerian, lembaga dan pemda, serta program programnya dapat berjalan secara tepat sasaran, efektif dan efisien. Tidak lagi bekerja hanya untuk membuat laporan atau hanya untuk menyerap anggaran, namun fokus bekerja dari hulu ke hilir program.
“Penghematan ini diperoleh melalui cross cutting program yang kurang sesuai, untuk kemudian dialihkan melalui refocusing program sehingga anggaran tepat,” ujar Syafruddin.
