Makassar, IDN Times - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan melibatkan puluhan pemantau untuk memetakan potensi kerawanan pada pemilihan kepala daerah serentak 2024.  Langkah ini diambil berdasarkan pengalaman dari pemilu sebelumnya dan bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi masalah yang bisa timbul.

"Kita ingin mencoba melakukan pemetaan berkaca dari pemilu kemarin, tentang potensi-potensi kemungkinan kerawanan ke depan serta upaya-upaya untuk mengatasinya. Kami coba mendengar dari kawan-kawan pemantau. Jadi kami coba undang pemantau yang sempat menjadi pemantau pada pemilu kemarin," ujar Saiful Jihad, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Sulsel, Selasa (13/8/2024).

Hal itu disampaikan Saiful usai Bawaslu bertemu sejumlah perwakilan pemantau. Di antaranya, PBHI, PERAK, YASMIB, APKAN,LHKP Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, NETFID, JPPR, JaDI, FIK-Ornop, LAPAR Sulsel dan PPDI.

Dalam pertemuan bersama Bawaslu Sulsel mendengarkan temuan-temuan dari lapangan yang disampaikan oleh para pemantau. Informasi ini akan menjadi dasar untuk menentukan strategi dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang mungkin timbul di pemilihan mendatang.

"Misalnya, teman-teman disabilitas mengeluhkan layanan di TPS. Ada yang Tunanetra, tetapi TPS-nya jauh sampai 2-3 TPS dari tempat tinggalnya. Juga terkait fasilitas-fasilitas yang mestinya mereka dapatkan di setiap TPS yang dapat memudahkan mereka menyalurkan suara," jelas Saiful.

Selain itu, ada catatan mengenai sejumlah pemilih yang sebenarnya tidak hadir atau suaranya dimanfaatkan oleh orang lain. Masalah ini muncul dari temuan pemantau terkait dengan data pemilih.

"Kita punya tanggung jawab untuk mengawal, sehingga betul-betul data pemilih kita adalah data yang akurat. Kami meminta kepada KPU agar data pemilih ini fokus pada kepentingan pemilihan, bukan data kependudukan. Jika ada NIK ganda, kita tidak akan meminta untuk menghapusnya, itu urusan Dukcapil. Tugas kami adalah memastikan warga yang sudah terdaftar dapat memilih di TPS yang tepat," ungkap Saiful.

Isu politik uang juga menjadi perhatian dalam pertemuan ini. Saiful menyatakan bahwa praktik politik uang kini semakin canggih dan tidak lagi dilakukan secara konvensional seperti pemberian amplop, tetapi melalui fasilitas lain. Temuan ini juga menjadi salah satu fokus diskusi dalam forum tersebut.

Melalui langkah ini, Bawaslu Sulsel berharap dapat meminimalkan potensi kerawanan dalam pemilihan mendatang dan memastikan proses pemilihan berjalan dengan jujur dan adil.

Baca Juga: Bawaslu Sulsel: Pelanggaran Netralitas ASN di Pilkada Mulai Terlihat