Mendorong Kecakapan Keuangan Digital lewat Pojok Literasi
Ilustrasi Investasi. (IDN Times/Aditya Pratama)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times – Transformasi digital telah merevolusi berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal ekonomi. Hadirnya berbagai inovasi bidang keuangan, seperti e-banking, e-commerce, dan fintech, kian memudahkan masyarakat dalam proses transaksi.
Kini orang-orang bisa melakukan transaksi keuangan secara online, tanpa perlu ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Kemudahan itu menghemat waktu dan biaya. Akses masyarakat terhadap layanan keuangan juga meningkat, karena orang di daerah terpencil bisa menikmati layanan digital tanpa perlu ke kota.
“Dengan berbagai kemudahan, misalnya, saat ini kita tidak perlu bawa uang banyak. Cukup dengan gawai, kita bisa membeli seluruh barang yang kita inginkan, dengan cashless,” kata Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika Septriana Tangkary, saat membuka program Creative Talks Pojok Literasi bertema Waspada Produk Keuangan Ilegal di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat 11 Agustus 2023.
Mengutip studi Google Temasek, Bain & Company, Septriana mengungkapkan bahwa nilai valuasi ekonomi digital Indonesia mencapai 77 miliar dolar AS pada tahun 2022, atau tumbuh 22 persen dalam satu tahun. Indonesia memainkan peran utama dalam ekonomi digital ASEAN, dengan menyumbang sekitar 40 persen dari nilai total transaksi.
Data lain yang dihimpun Bank Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2022, nilai transaksi uang elektronik mencapai Rp399,6 triliun, tumbuh 30,84 persen dari tahun sebelumnya. Selaras dengan itu, transaksi digital banking juga meningkat 28,72 persen dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi Rp52.545,8 triliun.
Di tengah pesatnya perkembangan transformasi digital, hadir sejumlah tantangan, terutama mengenai keamanan dan literasi digital. Masyarakat perlu mewaspadai berbagai risiko terkait dengan transaksi keuangan digital, seperti pencurian data atau penipuan. Mudahnya akses bisa jadi celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
“Kemampuan literasi digital dan keuangan diperlukan agar masyarakat memahami dengan baik manfaat dan risiko, mengetahui hak dan kewajiban, memiliki perencanaan yang baik, serta terhindari dari aktivitas investasi pada instrument keuangan yang tidak jelas atau ilegal,” ucap Septriana.
Baca Juga: Kemenkominfo Klaim Sudah Putus Akses 1,9 Juta Konten Pornografi
Bangun keterampilan literasi agar tidak terjerat produk keuangan ilegal
Kementerian Kominfo menggelar Creative Talks Pojok Literasi: Waspada Produk Keuangan Ilegal di Makassar, Jumat (11/8/2023). (Dok. Istimewa)Survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa indeks literasi keuangan konsisten meningkat dari tahun 2013 hingga 2022, dengan cakupan terkini 49,7 persen. Persentase itu menunjukkan seberapa besar masyarakat yang memahami berbagai produk dan layanan keuangan. Peningkatan indeks literasi keuangan berarti mengurangi berbagai risiko, termasuk potensi penipuan.
Bersamaan dengan literasi keuangan, literasi digital penting dalam mendorong pertumbuhan industry keuangan terutama fintech di Indonesia. Laporan Status Literasi Digital 2022 Kementerian Kominfo mencatat bahwa tingkat literasi digital Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu dari 3,49 persen menjadi 3,54 (dalam skala 1-4).
Pojok Literasi merupakan program edukasi yang diluncurkan Kementerian Kominfo pada tahun 2019 untuk meningkatkan literasi digital masyarakat Indonesia. Program ini melibatkan anak muda yang punya pengetahuan dan keterampilan di bidang literasi digital sebagai fasilitator. Kegiatan edukasi maupun bincang-bincang seperti Creative Talks digelar rutin di berbagai daerah, baik secara langsung maupun daring.
Septriana mengungkapkan, Pojok Literasi adalah salah satu upaya membantu masyarakat menggunakan teknologi digital secara bijak dan aman. Di tengah gencarnya pemerintah membangun infrastruktur, kecakapan masyarakat untuk mengenali dan memahami berbagai dinamika di era digital juga terus didorong.
“Pemerintah terus berupaya memastikan keamanan siber, menjaga kedaulatan digital Indonesia. Namun tak kalah pentingnya untuk menggerakkan masyarakat agar jangan sampai terjerat masalah dengan berbagai kemudahan yang diberikan financial technology,” ucapnya.
Ada empat pilar yang digalakkan Kominfo sesuai program Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD). Yaitu digital skill atau keterampilan menggunakan teknologi, digital safety seputar kesadaran menjaga keamanan digital, digital culture atau budaya penggunaan teknologi digital yang baik, serta digital ethics alias etika penggunaan teknologi digital.
Menjamurnya pinjaman online ilegal jadi perhatian
Data perbandingan pengguna internet dan media sosial di Indonesia tahun 2023. (Dok. Kemenkominfo)Pada Pojok Literasi di Makassar, Kementerian Kominfo menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu pembahasan utama pada bincang-bincang itu adalah tentang menjamurnya platform pinjaman online alias pinjol. Di media sosial marak perusahaan tak berizin yang menawarkan kemudahan peminjaman, cukup bermodal KTP. Namun yang terjerat harus menanggung dampak yang besar selain bunga mencekik, yaitu kebocoran data pribadi dan privasi melalui internet.
Deputi Direktur Manajemen Strategis dan Kemitraan Pemerintah Daerah OJK Kantor Regional 6 Bondan Kusuma, yang hadir sebagai narasumber, menjelaskan tentang upaya pemerintah menangkal kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. OJK bersama 12 kementerian dan lembaga, seperti kepolisian, dan kejaksaan, tergabung dalam Satgas Waspada Investasi.
Bondan mengungkapkan, sejak Februari 2017 hingga Agustus 2023, Satgas telah menghentikan 6.895 kegiatan usaha tanpa izin, yang sebagian di antaranya berupa pinjaman online ilegal, serta produk keuangan lain seperti asset kripto. Total kerugian masyarakat yang terjerat ditaksir mencapai Rp139,04 triliun.
Menurut Bondan, keberadaan pinjaman online sebenarnya sangat membantu. Terutama bagi masyarakat yang butuh pendanaan. Namun dia menekankan agar pinjol yang digunakan harus resmi atau memegang perizinan sah. Per Maret 2023, tercatat ada 102 perusahaan pinjol atau peer-to-peer lending berizin OJK, dengan total penyaluran Rp582,76 triliun.
“Kalau meminjam, harus bisa mengukur kemampuan untuk membayar serta meminjam sesuai kebutuhan,” katanya.
Biasanya, menurut Bondan, pada pinjol ilegal melekat ciri-ciri tertentu. Antara lain syarat pengajuan sangat mudah, namun diikuti permintaan akses seluruh data di ponsel peminjam, mulai dari kontak, galeri, penyimpanan, dan sebagainya. Identitas pengurus dan Alamat kantor biasanya tidak jelas, dan menggunakan penawaran via saluran komunikasi pribadi tanpa izin, baik melalui email, WhatsApp, atau SMS.
“Biasanya juga disertai ancaman teror, penghinaan, pencemaran nama baik, dan penyebaran video atau foto. Kalau sudah seperti itu, bisa dipastikan kegiatan ilegal,” ucap Bondan.
Bondan juga mengajak masyarakat mewaspadai produk keuangan ilegal. Misalnya dalam investasi binary option, robot trading, aset crypto, dan money game yang kini sedang tren. Dia berpesan, sebelum berinvestasi, setidaknya masyarakat perlu mengingat prinsip 2L, yaitu legal dan logis.
"Legal berarti cek status perizinannya, baik badan hukum maupun produknya. Yang ini bisa dicek di OJK atau di lembaga otoritas lainnya. Sementara logis adalah imbal hasil yang wajar dan risiko yang dimiliki, jangan gampang tergiur," dia menerangkan.
Penguatan literasi bagian dari Peta Jalan Indonesia Digital
Menkominfo Budi Arie Setiadi. (IDN Times/Muhammad Nasir)Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia telah merancang Peta Jalan Indonesia Digital sebagai panduan untuk berbagai inisiatif transformasi digital d Nusantara. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, ada empat fokus utama transformasi. Pertama, percepatan infrastruktur untuk memperluas akses masyarakat terhadap internet. Kedua, mendorong adopsi teknologi. Ketiga, peningkatan talenta digital, dan yang kempat menyelesaikan regulasi pendukung yang bertujuan untuk menyiapkan masyarakat digital.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi mengungkapkan, untuk mewujudkan transformasi, pihaknya melaksanakan empat langkah kebijakan prioritas. Yaitu pembangunan infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital. Kebijakan itu dijabarkan melalui berbagai program strategis.
“Terutama untuk pemerataan infrastruktur digital, pengembangan talenta digital, dan literasi digital, tata kelola data dan teknologi digital, serta menjaga ruang digital agar aman sehingga dapat dimanfaatkan secara produktif dan mendorong manfaat teknologi digital ke seluruh masyarakat Indonesia. Intinya transformasi digital adalah membuat masyarakat lebih produktif, itulah digitalisasi,” kata Budi Arie dalam siaran persnya, Sabtu 16 September 2023.
Menurut Menkominfo, percepatan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika yang merata dan berkualitas jadi fondasi. Saat ini kecepatan internet di Indonesia baru 27,1 mbps, atau peringkat 98 di dunia. Jika ingin jadi negara maju, ranking itu harus bisa ditingkatkan.
Namun upaya itu juga perlu ditunjang dengan manajemen talenta digital yang lebih luas. Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah berkaitan dengan keberadaan masyarakat digital agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah di ekonomi digital sendiri.
“Keberhasilan transformasi digital bergantung pada kesiapan masyarakat untuk go digital. Kominfo menyiapkan program antara lain melalui Gerakan Literasi Digital untuk memberikan mereka akses ke pelatihan virtual tentang digital dasar, kurikulum seperti etika digital, keamanan digital, budaya digital, dan keterampilan digital dasar,” tuturnya.
Namun, ia juga mengakui bahwa Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti perlindungan data dan keamanan siber yang perlu diperkuat. Selain itu, masalah disinformasi dan penyebaran konten yang melanggar hukum di internet juga menjadi perhatian.
"Bersamaan dengan itu, kami meyakini bahwa agenda percepatan transformasi digital perlu didukung oleh ekosistem digital yang ideal. Oleh karenanya, kami juga secara konsisten melaksanakan pemutusan akses dan takedown konten bermuatan negatif," ucapnya.
Baca Juga: Marak Kejahatan Keuangan Digital, OJK Soroti Mental Judi Masyarakat