Mahasiswa Makassar Serukan Lawan Dinasti Politik di Mimbar Demokrasi
Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) menggelar Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP, Minggu (17/12/2023). (Dok. Istimewa)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi Sulel (AMPDS) menggelar Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP, Minggu (17/12/2023). Mahasiswa lintas kampus itu menyikapi situasi politik dan demorkrasi teranyar, terutama jelang Pemilu 2024.
Mimbar demokrasi ini mengusung tema perlawanan "Lawan Politik Dinasti dan Pelanggar HAM", yang dikemas dalam bentuk Panggung Rakyat. Selain melibatkan mahasiswa 12 kampus ternama di Makassar, pesertanya juga terdiri dari sopir angkot (petepete), tukang becak, bentor dan komunitas Vespa, dan organisasi tunarungu.
Menurut Aspar Muin selaku salah satu inisiator gerakan, Mimbar Demokrasi merupakan respons atas situasi demokrasi Indonesia yang diobrak-abrik kekuasaan rezim Jokowi.
"Jokowi telah membawa demokrasi pada titik nadir, di mana kekuasaannya telah mengintervensi hukum demi melanggengkan kekuasaan keluarga dan memberikan jalan mulus bagi anaknya untuk dapat maju sebagai Capres," kata Aspar menegaskan dasar inisiatif gerakan ini.
Baca Juga: Mahasiswa Sulsel Suarakan Lawan Politik Dinasti di Mimbar Demokrasi
1. Merespons upaya membangun dinasti politik dengan mengorbankan demokrasi
Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) menggelar Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP, Minggu (17/12/2023). (Dok. Istimewa)Aspar bilang, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 mengejutkan publik karena telah mengubah syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden, melalui pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu dinilai upaya untuk memuluskan secara khusus Gibran Raka Bumi Raka untuk mendapat tiket menjadi Cawapres.
Hal ini menjadi semakin kontroversi karena Ketua MK Anwar Usman yang memutus pengujian UI Pemuli merupakan ipar dari Jokowi, dimana kemudian Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik akibat putusan tersebut.
"Rezim ini sedang membangun Dinasti Politik dengan mengorbankan demokrasi dan Negara Hukum kita. Kejahatan konstitusional itu nyata dilakukan Jokowi dan keluarganya. Inilah Rezim ugal-ugalan sepanjang sejarah Indonesia, melampaui praktek Orde Baru dan jelas mengkhianati amanah reformasi 25 tahun lalu" kata Aspar.
2. Demokrasi dianggap jalan di tempat selama 25 tahun Reformasi
Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) menggelar Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP, Minggu (17/12/2023). (Dok. Istimewa)Reformasi telah berjalan 25 tahun, namun situasi Demokrasi masih dianggap jalan ditempat. Bahkan banyak pihak yang menilai sejak kepemimpinan Jokowi mengalami kemunduran. Hal itu dapat terlihat dari banyaknya kasus kriminalisasi aktivis dan pejuang HAM yang dikriminalisasi.
Sementara itu Koordinator AMPDS, Moesang menyatakan bahwa gerakan ini akan terus berlanjut menyerukan perlawanan terhadap politik dinasti. Mereka juga menegaksan penolakan terhadap pelanggar HAM berkuasa.
"Kegiatan hari ini hanyalah pra kondisi dari aksi panjang yang kami rencanakan di Makassar. Kami tidak ingin kembali pada situasi di mana kritik dibungkam dan negara ini menjadi negara kekuasaan yang merusak tatanan hukum. Rezim ini perlu diberi peringatan dari Makassar yang merupakan Kota para Demonstran" ucap Moesang, Mahasiswa Unismuh Makassar.
3. Mimbar Demokrasi jadi awal rekonsiliasi gerakan mahasiswa Makassar
Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi SULSEL (AMPDS) menggelar Mimbar Demokrasi di Lapangan STIE AMKOP, Minggu (17/12/2023). (Dok. Istimewa)Menurutnya Mimbar Demokrasi hari ini baru permulaan dari upaya rekonsolidasi gerakan mahasiswa Makassar. AMPDS berencana melanjutkan aksi mereka dalam demonstrasi langsung.
"Aksi ini upaya menggalang kekuatan massa gerakan, tidak hanya mahasiswa tapi juga masyarakat pada umumnya yang selama ini merasa kan ketidakadilan rezim. Di acara ini kami perkirakan peserta yang hadir sekitar seribuan orang dari puluhan kampus di Makassar. Juga kami melihat ada antusiasme dari masyarakat, buktinya sopir petepete' dan tukang becak mau Hadir," ucap Moesang.
Kegiatan Mimbar Demokrasi ini juga melibatkan seniman mural, dan bank ternama di Kota Daeng, seperti Kapal Udara dan Makassar Uye. Terlihat juga hadir komunitas Vespa dan sopir angkot dan bentor, juga menghadirkan tokoh publik untuk memberikan orasi kebangsaan.
Selain panggung rakyat diisi dengan orasi dan penampilan seniman, AMPDS membagikan topeng V for Vandetta kepada peserta sebagai simbol perlawanan. Juga stiker yang berisi kalimat peringatan "Awas Bahaya! Jangan Sampai Indonesia Dikuasai Tirani Dinasti Dan Pelanggar HAM".
Baca Juga: Najwa: Milenial dan Gen Z Paham Demokrasi Bukan Sebatas Siapa Berkuasa