KPUD Ramai-ramai Pelajari Kemenangan Kolom Kosong di Pilkada Makassar
KPU Kota Makassar menerima kunjungan studi banding rombongan KPU Kota Semarang, Selasa (21/1). Dok. IDN Times/Istimewa
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Pengalaman KPU Kota Makassar menyelenggarakan pemilihan wali kota tahun 2018 jadi bahan studi banding bagi penyelenggara Pemilu di daerah lain. KPUD dari berbagai daerah ramai-ramai datang ke Makassar untuk belajar.
Pilkada Makassar 2018 tercatat dalam sejarah dengan kemenangan kolom kosong. Saat itu pasangan calon tunggal tidak bisa meraih suara mayoritas pemilih, sehingga pilkada diulang ke tahun 2020.
“Kemenangan kolom kosong melawan calon tunggal pada Pilwali Makassar 2018 memang menarik perhatian seluruh wilayah Indonesia, terutama di kalangan para penyelenggara,” kata Anggota KPU Makassar Endang Sari kepada IDN Times, Rabu (22/1).
1. Sudah 32 kali KPU Makassar menerima kunjungan dari daerah lain
Komisioner KPU Makassar Endang Sari (dua dari kiri). IDN Times/Aan PranataJelang Pilkada 2020, Endang mengungkapkan, pihaknya banyak menerima kunjungan dari KPU dari berbagai wilayah Indonesia. Sejak Oktober 2019 hingga Januari 2020, tercatat ada 32 kunjungan dari KPU kabupaten maupun kota.
Kunjungan terakhir adalah rombongan KPU Kota Semarang, pada Selasa (21/1). Dalam kunjungan itu kedua pihak mendiskusikan mengenai persoalan Pilkada Makassar pada tahun 2018 lalu.
“Pilwali 2018 memang selalu menjadi objek yang menarik untuk diperbincangkan, apalagi menjelang Pilkada serentak 2020,” ucap Endang.
2. KPU Makassar berbagi strategi penyelenggaraan pilkada
(IDN Times/Arief Rahmat)Endang menerangkan, Pilkada Makassar 2018 menjadi tantangan tersendiri bagi KPU. Sebab saat itu pemilihan diikuti oleh pasangan calon tunggal, yang jarang terjadi sebelumnya. Apalagi belakangan, pasangan calon gagal menang.
KPU dari daerah lain, kata Endang, umumnya membandingkan penyelenggaraan pilkada di tempat asalnya dengan di Makassar. Sebaliknya, KPU Makassar pun bisa memperluas pandangan dengan pengalaman yang didapat penyelenggara di daerah lain.
“Yang mereka gali, umumnya terkait kesiapan menghadapi pemilihan serentak. Bagaimana strategi sosialisasi, tantangan mengelola daftar pemilih tetap yang besar, dan lain-lain,” ujarnya.
Baca Juga: Rekrut Panitia Pilkada, KPU Makassar Utamakan yang Melek IT
3. Partisipasi pemilih di Pilkada 2020 diharapkan meningkat
(Ilustrasi) ANTARA FOTO/Reno EsnirKPU Makassar tengah menggelar serangkaian tahapan pilkada, yang puncaknya pemungutan suara pada 23 September 2020. Ketua KPU Makassar Farid Wajdi menyatakan lembaganya siap jadi etalase terbuka bagi setiap unsur di masyarakat, agar pilkada sukses terselenggara.
Salah satu bentuk upaya itu, ujar Farid, adalah membuka akses seluas mungkin kepada masyarakat terhadap semua tahapan pilkada. Dia menjamin tidak ada satu pun informasi yang ditutupi. Harapannya, akses yang luas bisa berdampak terhadap tingkat partisipasi publik atau pemilih.
Menurut data KPU, terdapat peningkatan partisipasi pemilih di Makassar, dari pilkada 2018 ke Pemilu dan Pemilihan Presiden tahun 2019. Di pilkada lalu, ada 500 ribu lebih pengguna hak pilih, dari sekitar satu juta orang terdaftar. Jumlahnya naik di angka 700 ribuan pada pemilu/pilpres.
"Kalau kita bandingkan pilkada 2018 dengan pemilu 2019, ada peningkatan 50 persen partisipasi pemilih di Makassar. Kita harap di Pilkada 2020 tingkat partisipasi bisa sama atau paling tidak mendekati angka pilpres," ucap Farid.
Baca Juga: Pertama Kali, Makassar Siap Gunakan e-Rekap di Pilkada
