KPU Makassar Ganti 10 Petugas PPS yang Baru Dilantik
Komisioner KPU Makassar Endang Sari dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk kelompok disabilitas di SLB Negeri 1 Makassar, Kamis (1/9/2022). IDN Times/Asrhawi Muin
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - KPU Kota Makassar mengganti sepuluh petugas ad hoc Panitia Pemungutan Suara (PPS). Penggantian hanya berselang beberapa hari setelah petugas itu dilantik.
Komisioner KPU Makassar Endang Sari mengatakan, pihaknya memutuskan penggantian karena mereka dianggap tidak sanggup menjalankan tugas penyelenggara Pemilu. PPS bertugas sebagai perpanjangan tangan KPU di level kelurahan.
"Mereka mengundurkan diri dengan berbagai alasan. Ada yang ingin fokus pada studi dan pekerjaan," kata Endang di Makassar, Selasa (31/1/2023).
Baca Juga: Inilah Besaran Gaji Pantarlih Pemilu 2024
1. Pekerjaan PPS tidak bisa jadi sampingan
Ilustrasi simulasi pemungutan suara (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)Endang mengatakan, PPS yang berhenti awalnya mengira tugasnya akan ringan. Mereka pun berniat menjadikan tugas PPS sebagai pekerja sampingan. Namun kenyataannya, tugas dan tanggung jawab PPS tidak seperti yang dibayangkan.
Mundurnya petugas PPS disebut dengan kesadaran sendiri dan tanpa ada tekanan. "Jadi kami meminta untuk memilih fokus di KPU atau di tempat kerjanya, jadi dia lebih memilih tempat kerjanya," ujar Endang.
2. KPU Makassar melantik petugas PPS di 153 kelurahan
Ketua KPU Makassar Faridl Wajdi. IDN Times/Asrhawi MuinKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar melantik badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu Serentak tahun 2024 di Hotel Four Points, Selasa (24/1/2023). Jumlah anggota PPS di Makassar sebanyak 459, yang bertugas di 153 kelurahan. Dalam satu kelurahan, terdiri dari tiga orang anggota PPS.
Faridl juga menyebutkan bahwa beberapa di antara anggota PPS itu merupakan orang-orang yang sebelumnya pernah menjadi panitia pemilu pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020. Menurut Faridil, mereka tentu memiliki pengalaman dibanding anggota yang lain, apalagi situasi Pemilu nantinya juga diprediksi tak akan jauh berbeda.
"Yang pernah terlibat di 2019 pasti tahu beratnya. Kalau undang-undang tidak berubah, kita meyakini situasinya sama seperti 2019. Tapi itu bukan penghalang bagi kita semua. Saya yakin teman-teman sudah siap dengan semua kemungkinan," katanya.
Faridl menyebut situasi kala itu, Makassar selalu masuk dalam zona merah. Kepada anggota PPS, dia berpesan agar Pemilu 2024 nantinya menjadi pesta demokrasi yang menyenangkan dan berintegritas.
"Saya harap bahwa Pemilu 2024 adalah pemilu yang menyenangkan. Kalau pesta itu orang tersenyum, ada kegembiraan," katanya.
3. Anggota PPS dituntut bekerja cepat
IDN Times/Nindias KhalikaFaridl juga mengingatkan bahwa tahapan Pemilu 2024 akan berjalan lebih agresif setelah pelantikan ini. Dia meminta anggota PPS juga lebih agresif dan bekerja lebih cepat.
Selain itu, dia juga mengingatkan agar anggota PPS terus meningkatkan koordinasi dengan PPK maupun kelurahan.
"Setelah ini kita masih ada agenda panjang untuk melaksanakan tahapan pemilu yang sudah berjalan dengan agresif. Saya harap teman-teman membangun koordinasi dengan kelurahan, dan koordinasi dengan PPK jangan terputus," katanya.
Baca Juga: Bawaslu Awasi Rekrutmen Petugas Ad Hoc Pemilu di Sulsel