Gakkum KLHK Ungkap Peredaran Kayu Ilegal di Luwu
Makassar, IDN Times - Tim Operasi Gabungan Balai Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menggagalkan peredaran kayu ilegal antar provinsi di Luwu, Sulawesi Selatan.
Tim Operasi Gabungan menyita sebuah truk fuso bermuatan 165 batang kayu yang menggunakan dokumen palsu, di Jalan Poros Palopo-Larompong, Kecamatan Larompong, Luwu, Senin 11 Oktober 2021. Petugas menangkap JT, pria yang mengangkut kayu terebut.
1. Petugas masih mencari pelaku lain yang terlibat
Kepala Balai Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi Dodi Kurniawan mengatakan, dari pemeriksaan saksi-saksi diketahui JT merupakan pengangkut yang juga mencari dokumen palsu. Dia juga mencari pembeli kayu di Kabupaten Jeneponto.
Petugas tengah mengejar pelaku lain yang berperan menyediakan dokumen palsu serta menyiapkan sarana angkutan kayu dari kawasan hutan dan saat peredaran di luar hutan.
“Saya instruksikan para penyidik untuk mendalami kasus ini dan mencari pelaku lainnya, yang terlibat langsung maupun tidak langsung untuk membongkar jaringan perdagangan kayu ilegal," kata Dodi dalam keterangan persnya, Rabu (13/10/2021).
2. Pelaku menggunakan surat hasil hutan palsu
Dodi mengatakan, pihaknya menangkap JT karena mengangkut kayu tanpa Surat KEterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH). JK diketahui menggunakan SKSHH palsu untuk kayu-kayu yang diangkat dengan truk.
"Harapan saya kerja kami ini bisa memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan efek jera,” kata Dodi.
3. Pelaku terancam penjara 5 tahun dan denda Rp2,5 miliar
JT dijerat dengan Pasal 83 Ayat 1 Huruf b Jo. Pasal 37 Angka 3 dan 13 Undang–Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang telah diubah dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Selain itu Pasal 88 Ayat 1 Huruf b Jo. Pasal 14 Huruf b dan/atau Pasal 88 Ayat 1 Huruf a Jo. Pasal 16 Undang–Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.
JT terancam hukuman penjara maksimum lima tahun dan denda paling banyak Rp 2,5 miliar.
