2. Daftar sembilan partai bisa mengajukan sendiri paslon di Pilwali Makassar

(IDN Times/Rochmanudin)

Mengacu pada ketentuan di atas, maka ada sembilan partai yang bisa mengajukan sendiri paslon di Pilwali Makassar 2024. Dengan kata lain, partai-partai itu bisa mengusung paslonnya tanpa harus berkoalisi.

Partai tersebut, sesuai nomor urut, masing-masing: Partai Kebangkitan Bangsa alias PKB dengan 66.943 suara (9,19%), Gerindra 75.758 suara (10,4%), PDI Perjuangan 56.840 suara (7,8%), Partai Golkar 97.209 suara (13,34%), Partai NasDem 94.756 suara (13,01%). Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera alias PKS 79.671 suara (10,94%), Partai Amanat Nasional atau PAN 61.150 suara (8,4%), Partai Demokrat 50.415 suara (6,92%), dan Partai Persatuan Pembangunan alias PPP 49.795 suara (6,84%).

Berikut ini daftar perolehan suara parpol di Pemilihan DPRD Makassar pada Pemilu 2024:

• PKB 66.943 (9,19%)
• Gerindra 75.758 (10,4%)
• PDI Perjuangan 56.840 (7,8%)
• Partai Golkar 97.209 (13,34%)
• Partai NasDem 94.756 (13,01%)
• Partai Buruh 3.091 (0,42%)
• Partai Gelora 16.114 (2,21%)
• PKS 79.671 (10,94%)
• PKN 586 (0,08%)
• Hanura 30.522 (4,19%)
• Partai Garuda - (0%)
• PAN 61.150 (8,4%)
• PBB 2.347 (0,32%)
• Partai Demokrat 50.415 (6,92%)
• PSI 15.810 (2,17%)
• Perindo 21.027 (2,89%)
• PPP 49.795 (6,84%)
• Partai Ummat 6.252 (0,86%)

Total suara sah 728.277

3. Ini petikan putusan MK

Ilustrasi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). (IDN Times/Santi Dewi)

Putusan MK 60/PUU-XXII/2024 mengabulkan sebagian permohonan yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Ketua MK Suhartoyo, dalam sidang pembacaan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, menegaskan bahwa Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada inkonstitusional. Adapun pasal itu berisi:

"Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"
Dengan demikian, MK mengubah pasal 40 ayat (1) UU Pilkada, berdasarkan komposisi jumlah daftar pemilih tetap. Isi pasal yang diubah MK itu yakni:

Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:

a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut

b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut

c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut

d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut

Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut

b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut

c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memeroleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut.

Baca Juga: Peta Dukungan Partai 3 Bakal Paslon Pilwali Makassar, Siapa Terkuat?