Zulkifly Jadi Sekda Makassar, Munafri Segera Tunjuk Plt Kepala Bappeda

Munafri menyebut, meski kepala Bappeda belum terisi, tupoksi teknis masih bisa dijalankan oleh pejabat struktural di bawahnya. Namun pengambilan keputusan strategis tetap membutuhkan penunjukan pimpinan sementara.

Saat ditanya siapa yang akan ditunjuk sebagai Plt Kepala Bappeda, Munafri belum menyebutkan nama. Dia menyampaikan penunjukan masih dalam proses pertimbangan.

“Belum tahu. Tapi akan secepatnya. Nama-namanya sudah dikirim ke BKN,” katanya.

Munafri juga menyinggung proses job fit untuk pengisian jabatan struktural lainnya. Saat ini, proses tersebut masih dalam tahap koordinasi antar instansi.

"Job fit lagi berproses semuanya. Nanti secepatnya kalau sudah tersampaikan ke BKN baru kita sampaikan," katanya.

Munafri menyampaikan pihaknya mempertimbangkan dengan cermat calon yang akan ditunjuk, termasuk menilai rekam jejak masing-masing. Dia juga mengatakan prosesnya diupayakan secepat mungkin dan kemungkinan selesai sebelum Lebaran, tergantung pada respons dari pihak terkait setelah berkas diajukan.

"Ini kan bukan wilayah kita yang menentukan karena ada laporan-laporan secara berjenjang yang harus kami lakukan. Nah kalau ini di sana tentu kita menunggu tapi kalau bisa lebih cepat alhamdulillah lebih baik," katanya.

Terkait jabatan-jabatan khusus seperti Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) maupun Inspektorat, Munafri mengatakan pergantian tidak dilaksanakan secara otomatis. Dia menegaskan pergantian hanya akan dilaksanakan jika memang diperlukan.

"Kan tergantung kalau kita mau ganti, berproses. Tapi kalau tidak, ngapain, kan begitu," katanya.

Sebelumnya, Munafri mengungkapkan akan ada rotasi besar-besaran terhadap pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Makassar. Dia menyebut hanya sekitar 15 hingga 20 persen pejabat yang akan dipertahankan di posisinya saat ini. Sisanya akan digeser ke posisi yang dianggap lebih strategis dan sesuai kebutuhan.

Pemkot Makassar telah mengajukan permohonan izin rotasi pejabat ke Kemendagri melalui mekanisme aplikasi resmi. Rotasi tersebut menyasar total 24 jabatan eselon II, termasuk 8 posisi yang kosong.

Jabatan kosong itu antara lain Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan, serta Satpol PP. Posisi Sekretaris Daerah juga sempat kosong selama lebih dari satu tahun sebelum diisi oleh Zulkifly.

Di luar eselon II, kekosongan juga terjadi di ratusan posisi eselon III dan IV. Pemkot Makassar mempertimbangkan opsi asesmen ulang atau lelang jabatan untuk pengisian posisi tersebut.

"Kita akan lihat apakah perlu dilelang ulang. Jika belum ada aturan baru, kita akan mengikuti regulasi yang ada untuk mencari solusi terbaik," katanya saat itu.