Yusril: Penegakan Hukum Pasca Kerusuhan Makassar Sesuai Prosedur

10 Sep 2025, 13:38 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, didampingi Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, ditemui pertemuan internal di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (10/9/2025). (IDN Times/Asrhawi Muin)

Makassar, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menggelar pertemuan internal di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Rabu (10/9/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk silaturahim sekaligus koordinasi pasca kerusuhan yang terjadi di Makassar beberapa waktu lalu.

Selain Menteri, hadir dalam pertemuan tersebut Gubernur Sulsel, Wali Kota Makassar, serta Ketua DPRD Sulsel. Pertemuan berlangsung tertutup sejak pagi.

Ditemui setelahnya, Yusril menegaskan bahwa pertemuan tersebut difokuskan untuk memantau dan mengevaluasi seluruh langkah hukum yang ditempuh pemerintah pasca kerusuhan. Selain itu, dibahas pula proses pemulihan yang berjalan.

"Kami menastikan bahwa semua langkah hukum yang ditempuh oleh pemerintah termasuk juga langkah-langkah pemulihan itu on the track berada di koridor hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia," kata Yusril.

1. Sebanyak 42 orang ditahan pasca kerusuhan Makassar

Ilustrasi borgol. Dok. IDN Times

Yusril menjelaskan bahwa saat kerusuhan berlangsung, tidak ada penahanan. Penahanan baru diterapkan setelah kerusuhan berakhir, sebagai bagian dari prosedur hukum untuk memastikan proses penyidikan dan penegakan hukum berjalan tertib dan terstruktur.

"Yang ditangkap dan ditahan itu pasca kerusuhan. Sekarang ini ada 42 orang yang ditahan dan sedang diproses hukum. Mereka 40 ada di Makassar dan 2 orang di Palopo," kata Yusril.

2. Yusril tegaskan penegakan hukum sesuai arahan Presiden

Ilustrasi hukum. (IDN Times/Mardya Shakti)

Yusril menyatakan bahwa langkah hukum yang dijalankan merujuk pada keputusan Presiden. Dengan demikian, seluruh tindakan pemerintah terkait kasus ini berada pada jalur yang jelas dan tetap terkontrol.

Selain itu, penegakan hukum ini tidak hanya fokus pada tindakan terhadap pelaku kerusuhan. Dia pun memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia tetap dijaga sepanjang proses hukum berlangsung.

"Saya ingin memastikan juga bahwa semua yang dilakukan oleh pemerintah baik upaya penegakan hukum, HAM maupun juga langkah-langkah pemulihan itu betul-betul sesuai arahan Pak Presiden," kata Yusril.

3. Kementerian akan serahkan bantuan rumah bagi korban kerusuhan

Selain membahas aspek hukum, Yusril menyebut pertemuan internal ini turut membahas langkah pemulihan pasca kerusuhan. Salah satu agenda yang dibahas adalah rencana pemberian bantuan perumahan bagi korban oleh kementerian terkait.

"Menjadi tugas kementerian yang lain dalam rangka pemulihan. Saya dengar juga besok Menteri Perumahan akan datang ke sini untuk menyerahkan bantuan perumahan kepada korban," kata Yusril.