Warga Tamalanrea Tolak Lokasi PLTSa, Bukan Proyeknya

Akbar menyebut warga telah menyampaikan berbagai kekhawatiran terkait potensi dampak proyek, terutama yang menyentuh aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat. Dia menggambarkan persoalan lingkungan sebagai perhatian utama, mengingat dampaknya diperkirakan akan dirasakan warga dalam jangka panjang.

"Kami sudah menjelaskan seperti apa dampak-dampak yang kami khawatirkan. Ini menyangkut lingkungan dan kesehatan," katanya.

Dia menuturkan bahwa masyarakat mengharapkan keterbukaan penuh dalam pelaksanaan proyek PSEL. Keterbukaan tersebut mencakup penjelasan menyeluruh terkait kajian dampak lingkungan serta langkah mitigasi risiko yang akan dilakukan oleh perusahaan.

"Kami dari masyarakat ingin persoalan ini terbuka dan tidak ada yang disembunyikan. Karena kami dan anak-anak kami yang akan menanggung akibatnya sampai 30 tahun ke depan," terangnya.

Akbar berpandangan bahwa proyek PLTSa yang direncanakan sebagai proyek percontohan seharusnya tidak dibangun di kawasan yang berdekatan langsung dengan permukiman. Menurutnya, lokasi percontohan idealnya berada di area yang tidak menimbulkan risiko bagi aktivitas dan kehidupan warga.

"Kalau memang ini percontohan, kenapa harus di sini? Jangan sampai kami dijadikan kelinci percobaan," tegasnya.

Dia mengakui bahwa secara tata ruang, lokasi tersebut memang berada dalam kawasan industri. Namun dia menilai pertimbangan tata ruang saja belum cukup tanpa memperhitungkan dampak sosial dan lingkungan yang berpotensi dirasakan masyarakat sekitar.

"Dari segi tata ruang memang sudah sesuai kawasan industri, tapi dampaknya tetap harus menjadi perhatian utama. Terus kenpa bukan di TPA Antang saja, kami setuju dengan saran pak Wali Kota," kata Akbar.

Sementara itu, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyampaikan bahwa pemerintah masih memerlukan informasi teknis yang rinci dari pihak perusahaan. Informasi tersebut terutama berkaitan dengan proses pengolahan sampah serta potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari proyek tersebut.

"Saya mau menghitung betul seperti apa dampak yang ditimbulkan ketika ini ada, dan bagaimana prosesing yang harus kita lakukan. Saya juga masih sangat membutuhkan informasi detail dari mereka," jelasnya.

Di menegaskan bahwa proses pengambilan keputusan akan sangat mempertimbangkan kondisi dan pengalaman yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Pemerintah, menurutnya, tidak dapat mengutamakan kepentingan investasi dengan mengabaikan persoalan yang dihadapi warga.

"Tidak mungkin kita mengambil keputusan hanya untuk mengedepankan investasi tapi mengesampingkan persoalan masyarakat," katanya.