Warga Tamalanrea Nilai Lokasi PSEL Terlalu Dekat dengan Permukiman

Warga menilai jarak antara lokasi proyek dan rumah penduduk terlalu dekat. Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan maupun kesehatan masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Akbar menggambarkan posisi lahan proyek dinilai berhimpitan dengan rumah warga, termasuk rumahnya. Menurut dia, kondisi tersebut membuat masyarakat merasa ruang hidup mereka terancam.

"Oh, temboknya dengan tembok rumahku itu begini jaraknya. Tidak ada jarak. Ini begini," katanya dengan masa meninggi.

Kekhawatiran warga juga berkaitan dengan kualitas udara di sekitar permukiman. Selain itu, warga menilai kenyamanan lingkungan dapat terganggu jika proyek tetap dibangun di kawasan padat penduduk.

Dalam pertemuan tersebut, warga juga menegaskan akan terus menyuarakan penolakan. Sikap itu tetap diambil apabila pemerintah memaksakan pembangunan PSEL di Tamalanrea.

Akbar menyebut penolakan akan ditempuh melalui jalur hukum maupun aksi lapangan. Warga menilai proyek tersebut tidak manusiawi apabila tetap dibangun di kawasan permukiman.

"Kalau memang pemerintah memaksakan untuk melawan kami, Terpaksa kami pun akan melawan," katanya.

Menurut dia, masyarakat hanya ingin mempertahankan ruang hidup mereka. Kawasan tersebut selama ini telah ditempati warga.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, mengatakan pihaknya mendengarkan aspirasi warga terkait penolakan itu. Menurut Helmy, masukan masyarakat akan dibawa dalam koordinasi lanjutan bersama kementerian terkait proyek tersebut.

"Tentu kita sebagai pemerintah mendengar aspirasi yang tadi sudah disampaikan. Dan tentu kita menjelaskan secara normatif apa-apa yang sudah, jalan yang sudah kita ambil," kata Helmy.

Meski demikian, Helmy menegaskan keputusan proyek tidak hanya berada di tangan Pemerintah Kota Makassar. Pembangunan PSEL merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melibatkan pemerintah pusat.

"Apa pun keputusan itu, tentu tidak bisa Pemerintah Kota saja berdiri sendiri. Ada Pemerintah Pusat di dalamnya. Kita sudah sampaikan beberapa hal teknis tadi," kata Helmy.