Viral Warga Adang Alat Berat saat Tolak Proyek Tanggul Sungai Tello

Roslina, anak pertama dari lima bersaudara pasangan Hj. Asse (61) dan Ady, menjelaskan pengerjaan dimulai sejak pekan lalu. Saat itu, ratusan aparat gabungan disebut turun ke lokasi.

“Waktu hari Sabtu itu turun semua personel, mulai dari kepolisian, Brimob, Satpol PP, sekitar 300 orang,” ujarnya, Kamis (11/12/2025).

Ia mengaku pihak keluarga tidak pernah menerima pemberitahuan, komunikasi, maupun sosialisasi apa pun terkait rencana pengerjaan proyek di atas lahan tersebut.

“Mereka memaksa mengerjakan lahan kami tanpa pemberitahuan sebelumnya. Tidak ada komunikasi sama sekali,” kata Roslina.

Roslina mengaku penimbunan kembali dilakukan hari ini. Bahkan pagar milik keluarganya disebut dirusak dan papan pemberitahuan kepemilikan lahan diabaikan.

“Selain memasukkan timbunan, pagar kami dirobohkan. Papan bicara kami juga tidak digubris,” ucapnya.

Dia menegaskan keluarga tidak pernah menerima penawaran ganti rugi. Padahal keluarga memiliki alas hak berupa rincik yang diakui kelurahan.

“Itu dokumen yang sah, tapi mereka tidak pernah mau melihatnya,” tambahnya.

Lahan tersebut juga disebut masih aktif digunakan keluarga. Di dalamnya terdapat pohon Nipah, pohon kelapa, hingga rumah orang tuanya.

“Kelapa kami ditumbang. Ini lahan aktif, bapakku biasa ambil air Nipah untuk dijual,” ujar Roslina.

Ia menyebut luas lahan terdampak mencapai sekitar 15 × 71 meter.

Merasa dirugikan, keluarga memutuskan menempuh jalur hukum dan telah berkoordinasi dengan penasihat hukum. “Kami sudah koordinasi dengan pengacara dan surat-suratnya sudah dibuat,” katanya.

Keluarga meminta agar pengerjaan dihentikan sementara hingga ada penyelesaian yang adil. “Berikan dulu solusi dan hentikan pekerjaannya sampai masalah ini selesai,” pintanya.

Pendamping hukum dari LBH Makassar, Muhammad Ismail, membenarkan pihaknya menerima permohonan pendampingan dan telah mengecek lokasi kejadian.

“Di lokasi memang sudah ada alat berat masuk ke lahan yang sebelumnya telah diperingatkan agar tidak dikerjakan sebelum penyelesaian pembebasan tanah,” kata Ismail.

Menurutnya, ada dugaan cacat prosedur dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2012, seharusnya terdapat proses perencanaan, pelaksanaan, dan penetapan ganti rugi.

“Klien kami menyampaikan tidak ada satupun proses itu dilakukan,” ujarnya.

Ismail juga menyebut adanya indikasi tindak pidana penyerobotan karena lahan tetap dikerjakan meski ahli waris telah memasang plang dan memperlihatkan bukti alas hak yang sah.

Di sisi lain, beberapa warga di lokasi lain disebut telah menerima ganti rugi dengan nilai yang bervariasi, menimbulkan dugaan maladministrasi hingga korupsi dalam proses pembebasan lahan.

“Di bagian depan sudah dibebaskan. Jadi biaya pembebasan itu ada. Tinggal satu keluarga ini yang tidak dibebaskan tanahnya,” jelasnya.

Ia menegaskan kliennya memiliki bukti sah kepemilikan lahan. Karena itu, LBH Makassar akan menempuh tiga jalur: administrasi, pidana, dan perdata, bila dinas terkait tidak segera menyelesaikan persoalan ini.

Proyek pengerjaan jalan dan tanggul itu diketahui dikerjakan oleh Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga berita dihimpun, belum ada keterangan dinas terkait soal kejadian itu.