Warga Ancam Tempuh Jalur Hukum Jika PSEL Dipaksakan di Tamalanrea

Warga menilai lokasi pembangunan PSEL di Tamalanrea sudah tidak layak karena terlalu dekat dengan kawasan permukiman. Menurut Akbar, jarak antara area proyek dan rumah warga dinilai berhimpitan sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan kesehatan.

Dia menegaskan masyarakat tidak menolak program pengelolaan sampah maupun pembangunan fasilitas energi listrik. Namun warga meminta lokasi proyek dipindahkan dari kawasan tempat tinggal mereka.

"Pindahkan dari perumahan, kami tidak mau. Kampung kami enak kok. Kami sudah nyaman di dalamnya," katanya.

Warga juga menyebut proyek tersebut berpotensi mengganggu kenyamanan lingkungan serta ruang hidup masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Akbar mengatakan warga akan tetap mempertahankan penolakan apabila pemerintah pusat tetap menetapkan Tamalanrea sebagai lokasi pembangunan PSEL.

Menurut dia, penolakan akan ditempuh melalui jalur hukum maupun aksi lapangan. Warga menilai keputusan pembangunan di kawasan permukiman tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan.

"Intinya, kami masyarakat di bawah tetap akan melakukan penolakan, baik berupa secara hukum maupun secara fisik," katanya.

Akbar menyebut warga siap mempertahankan kawasan permukiman mereka. Sikap itu tetap dipegang apabila proyek dipaksakan berjalan di Tamalanrea.

"Jadi kalau memang pemerintah pusat memaksakan lokasi yang ada di kampung kami, kami siap untuk mempertaruhkan nyawa kami," kata Akbar. 

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar, Helmy Budiman, mengatakan pihaknya mendengarkan aspirasi warga terkait penolakan itu. Menurut Helmy, masukan masyarakat akan dibawa dalam koordinasi lanjutan bersama kementerian terkait proyek tersebut.

"Tentu kita sebagai pemerintah mendengar aspirasi yang tadi sudah disampaikan. Dan tentu kita menjelaskan secara normatif apa-apa yang sudah, jalan yang sudah kita ambil," kata Helmy.

Meski demikian, Helmy menegaskan keputusan proyek tidak hanya berada di tangan Pemerintah Kota Makassar. Pembangunan PSEL merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang melibatkan pemerintah pusat.

"Apa pun keputusan itu, tentu tidak bisa Pemerintah Kota saja berdiri sendiri. Ada Pemerintah Pusat di dalamnya. Kita sudah sampaikan beberapa hal teknis tadi," kata Helmy.