Wamendes PDTT Dukung Pengembangan Budidaya Pisang di Sulsel

11 Okt 2023, 12:10 WIB

Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo (kanan) bersilaturahmi dengan Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin di Makassar, Selasa malam (10/10/2023). (Dok. Humas Pemprov Sulsel)

Makassar, IDN Times - Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tramsigrasi (PDTT) Paiman Raharjo memuji program budidaya pisang yang digalakkan Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin. Hal itu disampaikan Paiman saat bersilaturahmi dengan Bahtiar di Rumah Jabatan Gubernur di Makassar, Selasa malam (10/10/2023).

Menurut Paiman, budidaya pisang jadi salah satu langkah efektif mengatasi persoalan pangan, dan juga dianggap bermanfaat untuk menangani stunting dan kemiskinan. Apalagi pisang merupakan komoditi yang secara kultural dekat dengan masyarakat Sulsel.

"Saya sendiri mendukung kebijakan Pak Gubernur untuk meningkatkan jumlah lahan dalam rangka untuk budidaya pisang. Saya kira ini bagus karena rata-rata di Sulawesi ini pohon pisang itu bisa tumbuh dan berkembang mudah," kata Paiman, dalam keterangan yang dikutip, Rabu (11/10/2023).

"Oleh karena itu, ini perlu di-booming-kan bahkan ini menjadi sebuah ikon untuk Pak Gubernur sebagai provinsi pisang. Jadi punya sebutan, itu akan menjadi potensi wilayah ini juga bisa wisata nanti, karena pisang," dia menambahkan.

Program budidaya pisang yang diinisiasi Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin sudah dimulai. Ditandai dengan penanaman perdana di Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, Sabtu (7/10/2023).

Bahtiar mengatakan, budidaya pisang akan dilakukan di atas lahan 500 hektare hingga satu juta hektare di Sulsel. Jika berjalan lancar, pisang-pisang ini akan dipanen pada Bulan Maret 2024 mendatang. Bahtiar berencana mengundang Presiden Joko Widodo saat itu.

1. Desa jadi ujung tombak pembangunan dan pemerintahan

Ilustrasi Desa Wisata. (IDN Times/Dhana Kencana)

Dalam sambutannya, Paiman memberikan arahan bagaimana mengelola desa. Dia menyatakan, membangun dari desa merupakan salah satu program Jokowi dalam Nawacita, yaitu membangun dari pinggiran.

Kata Paiman, membangun desa harus disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal di masing-masing daerah. Apa yang telah dimiliki desa dan sudah dikembangkan oleh desa harus dimaksimalkan agar menjadi nilai ekonomi. Jangan sampai kulturnya pertanian dan perikanan, contohnya, malah dipaksa menjadi industri.

"Saya kira desa-desa di Sulsel akan maju dan berkembang jika program-program tadi yang berbasis dengan kultur dan alam dengan sosial budaya kita, baik perikanan, kelautan maupun peternakan," kata Paiman.

"Bagaimana cara kita meningkatkan atau membangun sebuah desa, tentunya seperti yang disampaikan Pak Gubernur bahwa kita harus berdasarkan potensi dan kultur," dia menambahkan.

2. Pemerintah meningkatkan alokasi dana desa

Ilustrasi anggaran (IDN Times/Arief Rahmat)

Pemerintah memberikan alokasi dana desa yang setiap tahunnya meningkat. Tahun 2022 sebanyak Rp68 triliun, lalu meningkat pada 2023 menjadi Rp70 triliun. Pada tahun 2024 dana desa dianggarkan senilai Rp80 triliun.

Paiman mengatakan, Kementerian Desa PDTT bertugas memantau dan memonitoring penggunaan dana desa. Sedangkan pengelola dana desa itu langsung dari Kementerian Keuangan. Setiap tahun ada prioritas yang berbeda dalam penggunaanya.

"Tahun lalu kita tidak ada untuk prioritas stunting. Tapi tahun ini ada, kemudian ketahanan pangan, kemudian juga untuk masalah sosial untuk bansos dan sebagainya," kata Paiman.

Dia melanjutkan, dalam menangani kemiskinan desa itu kita tidak bisa dari program pemerintah saja. Tetapi, bagaimana partisipasi dari masyarakat dan pengusaha dalam rangka untuk menumbuh kembangkan desa. Misalnya dalam pemberdayaan BUMDes. Masyarakat juga dapat berpatisipasi dalam permodalan. Sehingga permodalan internal dari masyarakat itu sendiri akan memperkuat perekonomian desa.

3. Penggunaan dana desa tahun depan diprioritaskan untuk budidaya pisang

Ilustrasi bibit pisang.(IDN Times/Daruwaskita)

Pj Gubernur Bahtiar mengucapkan, pada APBD 2024 mendatang, budidaya pisang di Sulsel akan dianggarkan Rp1 triliun. Program itu diharpakan bisa mengentaskan kemiskinan ekstrim dan jadi solusi ketahanan pangan di Sulsel.

Untuk mendukung program budidaya pisang, Pj Gubernur mengeluarkan Surat Edaran tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 di Sulsel. Surat Edaran dengan Nomor: 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023 ini ditujukan kepada Para Bupati se-Sulsel.

Dalam surat edaran itu ada empat poin upaya penajaman program prioritas Pemprov Sulsel dalam rangka pengentasan kemiskinan, penanganan stunting/gizi buruk, ketahanan dan kedaulatan pangan, serta pengendalian inflasi. Salah satunya pemanfaatan lahan tidur sekitar dua juta hektare untuk pengembangan budidaya pisang dalam program ketahanan pangan di desa dengan target 500 ribu hektare lahan yang tersebar di seluruh desa di Sulsel.

Sehubungan poin itu, penggunaan dana desa pada tahun 2024 diharapkan diprioritaskan untuk budidaya pisang. Alokasi anggaran untuk program itu diharapkan bisa mencapai 40 persen dari APBDesa.