Walkot Makassar Dukung Ranperda LGBT, SEJUK: Memicu Diskriminasi

09 Jan 2023, 22:02 WIB

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto mendukung rancangan peraturan daerah (ranperda) tentang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) oleh DPRD Makassar.

"Khusus Perda LGBT, kita butuh penegasan soal itu. Dalam sisi agama, dalam sisi negara, LGBT tidak diakui, sehingga kita harus mewujudkan ini dalam hal yang lebih jelas," kata Danny di Makassar, Minggu (8/1/2023).

DPRD Makassar tengah merencanakan untuk menggodok ranperda tentang LGBT sebagai program legislasi daerah (Prolegda).

1. Danny dukung ranperda LGBT

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto. IDN Times/Asrhawi Muin

Sebelumnya, Danny menilai ranperda LGBT di Makassar diperlukan dengan alasan untuk menjaga generasi muda. Danny pun menegaskan sikapnya mendukung lahirnya perda tersebut.

"Kalau untuk proteksi, penting. Kita harus memproteksi generasi. Kalau saya kan sudah jelas toh," kata Danny.

2. Baru diusulkan ke dalam Prolegda

Ilustrasi. Rapat paripurna DPRD Makassar. (Dok. Sekretariat DPRD Makassar)

Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, mengatakan rencana ranperda LGBT tersebut baru sebatas diusulkan ke dalam Prolegda. Karena itu, dia mengaku belum bisa menjabarkan seperti apa gambaran mengenai ranperda itu nantinya.

"Belum (dibahas). Baru diusulkan untuk prolegda," ujar Hadi saat dikonfirmasi IDN Times, Jumat (6/1/2023).

DPRD Makassar mengusulkan ranperda ini karena berkaca pada sejumlah daerah lain yang lebih dulu membentuk perda mengenai LGBT seperti Bekasi dan Bogor. Karena itu, Makassar juga ingin membentuk perda serupa.

"Bukan cuma Makassar. Sudah ada daerah di Indonesia ini yang sudah membuat juga kan. Kita juga mengarah ke sana. Kita melihat bahwa memang LGBT ini ada pro dan kontra," katanya.

3. SEJUK sebut ranperda LGBT diskriminatif

Ilustrasi LGBT (IDN Times/Arief Rahmat)

Serikat Jurnalis Untuk Keberagaman (SEJUK) angkat bicara terkait rencana ranperda LGBT di Makassar. Direktur SEJUK, Ahmad Junaidi, mengatakan jika disahkan, maka perda tersebut akan mendiskriminasi kelompok LGBT, termasuk transpuan dan komunitas Bissu yang sudah mengakar dalam kebudayaan masyarakat Bugis-Makassar.

"Perda kalau jadi disahkan akan dijadikan bahan legitimasi untuk menyingkirkan komunitas Bissu dan transgender dan berpotensi mendapatkan kekerasan," katanya saat dihubungi IDN Times, Senin (9/1/2023).

Menurut Ahmad, perda-perda semacam Ini biasanya terjadi dekat dengan peristiwa politik seperti pemilu dan pilkada. Politisi berharap mendapatkan suara dari kelompok intoleran dan masyarakat umumnya yang meningkat dalam hal intoleransi dan konservatisme.

"Seharusnya semua komunitas mendapatkan perlakuan yang sama sebagai manusia, sebagai warga negara. Tidak boleh ada diskriminasi dan kekerasan terhadap siapapun termasuk LGBT," katanya.