Wali Kota Makassar Waswas Lonjakan Kasus Baru COVID-19 setelah Pilkada

Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Makassar, hingga 13 Desember 2020, kasus yang terkonfirmasi positif di wilayah Makassar terus meningkat dalam sepekan terakhir.

Pada 8 Desember, jumlah kasus harian sebanyak 35. Pada 9 Desember, bertambah 83 kasus. Pada 10 Desember, kasus bertambah 84. Kemudian pada 11 Desember, bertambah 110 kasus.

Selanjutnya, pada 12 Desember, terjadi penambahan 104 kasus, dan 13 Desember, bertambah 146 kasus. Artinya, dalam sepekan terakhir terjadi penambahan 562 kasus. 

Di bulan November lalu, kasus baru dalam sepekan mencapai 199. Itupun sudah mengalami peningkatan dari tiga pekan sebelumnya yang hanya 122 kasus. Dengan demikian, data menunjukkan peningkatan kasus secara signifikan.

Hingga kini, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Makassar sudah mencapai 11.555. Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.851 (85,6 persen) orang dinyatakan sembuh dan 323 (2,8 persen) orang meninggal dunia.

Potensi merebaknya virus saat libur Natal dan Tahun Baru, kata Rudy, masih bisa dicegah dengan menghindari perayaan selain ibadah yang memicu potensi peningkatan COVID-19. Oleh karena itu, ada dua hal yang harus dipastikan berjalan, yakni pelaksanaan protokol kesehatan dan peningkatan kesadaran masyarakat.

Selain itu, Rudy juga menekankan kepada Satgas COVID-19 Makassar untuk tidak mengeluarkan rekomendasi kumpul-kumpul selain kegiatan ibadah, termasuk meminta kepada seluruh pengelola hotel untuk tidak mengadakan acara menyambut tahun baru dalam bentuk pesta.

"Setiap hotel, restoran, dan sejenisnya akan ada pengawas yang memantau aktivitasnya. Bagi yang melanggar protokol kesehatan sesuai yang diatur di Perwali 51 dan 53 bisa diusulkan ke Polrestabes untuk diproses secara hukum. Prinsip kita, kesehatan di atas segalanya,” lanjutnya.

Faktor lain yang disebut Rudy juga memicu peningkatan kasus COVID-19 di Makassar adalah, meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu juga karena lemahnya penerapan protokol kesehatan menyusul masuknya Makassar sebagai zona oranye. 

Rudy pun meminta kepada seluruh aparatnya untuk kembali meningkatkan pengawasan dan lebih mempertegas penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat. Kepada seluruh camat, Rudy meminta mereka untuk lebih masif lagi melakukan pengawasan dan berkoordinasi dengan Satgas setiap terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

“Juga kepada Satpol PP dalam hal penerapan Perwali 51 dan 53. TNI dan Polri akan membantu di lapangan demi memastikan tidak ada pelanggaran," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Witnu Urip Laksana juga mengaku telah melakukan evaluasi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan. Di mana, kata Witnu, pelanggaran terbesar terjadi pada tahapan kampanye pilkada.

“Pelanggaran mulai dari tidak menggunakan masker, tidak jaga jarak dan melakukan kerumunan. Debat calon wali kota semua dilakukan di luar Makassar itu semata-mata demi pencegahan," ujarnya.

Dia pun mengimbau agar semua pihak dapat saling mengedukasi supaya tidak terjadi lagi lonjakan jumlah warga yang terpapar COVID-19. Pasalnya Makassar masih menjadi episentrum penyebaran di Sulawesi Selatan. 

"Seluruh klaster sebaran COVID19 ini sudah terbentuk di wilayah kita, baik itu klaster hotel, perkantoran, tempat ibadah, wisata, bahkan juga klaster keluarga. Semua kembali harus patuh pada protokol kesehatan, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak," katanya.