Wali Kota Makassar Ultimatum Camat Validasi Data Iuran Sampah Gratis

Munafri mengungkapkan masih terdapat perbedaan pemahaman di tingkat kecamatan dan kelurahan mengenai penerima iuran sampah gratis, besaran tarif, hingga aturan baru yang berlaku. Dia meminta camat dan lurah tidak hanya mengandalkan data administratif, termasuk data pelanggan listrik, dalam menentukan jumlah penerima manfaat.

"Jangan dihitung data meteran listrik PLN-nya, jangan dihitung KWH-nya. Tapi, hitung rumahnya. Ini hitung rumah," tegasnya.

Menurut Munafri, penggunaan data yang tidak seragam berpotensi menimbulkan perbedaan antara jumlah penerima yang tercatat dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Karena itu, camat dan lurah diminta mengecek data dari rumah ke rumah untuk memastikan warga yang berhak menerima fasilitas tersebut.

"Kenapa saya butuh validasi ini? Karena kita mau menaikkan lagi ke meteran 900 sampai 1.300 dan mencoba mengkaji untuk masuk penerima iuran sampah gratis," jelasnya.

Munafri menyebut saat ini lebih dari 63 ribu KK telah menikmati fasilitas iuran sampah gratis. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat pemerintah harus menanggung subsidi dengan nilai yang cukup besar.

"Artinya, sebenarnya kita sudah memberikan gratis kepada lebih dari 63.000 KK yang ada di Kota Makassar ini," katanya.

Dia menilai program tersebut merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya harus disertai data yang akurat agar kebijakan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Munafri mengakui sosialisasi kebijakan iuran sampah gratis di tingkat kecamatan dan kelurahan belum berjalan seragam. Aparat wilayah dinilai perlu memiliki data yang cukup untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kelompok yang mendapat pembebasan dan warga yang tetap dikenakan tarif.

"Tidak sedikit apa yang pemerintah bikin, karena yang ada di wilayah tidak mampu membangun narasi karena kita tidak punya data," katanya.

Dia meminta pemerintah kecamatan dan kelurahan tidak mengikuti isu yang berkembang. Setiap informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus didukung data yang valid.

"Jangan sampai kita ikut alur dalam apa yang menjadi pembicaraan masyarakat karena kita tidak punya data untuk menyampaikan," tegasnya.