Walhi Sulsel Sebut Reklamasi Lanjutan CPI di Pulau Lae-Lae Sesat Pikir

Selain menilai Pemprov Sulsel keliru dengan melanjutkan rencana reklamasi CPI Makassar, Walhi juga menganggap proyek tersebut akan memicu konflik baru seperti yang terjadi pada reklamasi sebelumnya.

"Saya rasa Pemprov sedang menyiapkan masalah baru untuk masyarakat Sulsel, khusus Makassar. Dan masalah ini semata-mata adalah untuk melindungi PT Yasmin dan Ciputra. Untuk itu kami minta DPRD memberi peringatan kepada Pemprov," tegas Amin.

Amin mengingatkaan, jika Pemprov Sulsel ngotot melanjutkan proyek reklamasi CPI Makassar, maka harusnya ada penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) baru dan harus ada konsultasi publik.

"Dan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta penyertaan soal penambangan pasirnya di mana? karena ini bukan semata hanya kegiatan reklamasi yang dianalisa tapi juga rencana pengambilan material penimbunannya," terang Amin.

Menurut Amin, proyek reklamasi lanjutan di CPI Makassar tidak akan berjalan mulus tanpa Amdal baru. Terlebih, menurut Amin, potensi gelombang protes dari masyarakat terdampak reklamasi akan jauh lebih besar.

"Sejauh ini kami belum lihat aktivitas reklamasi dilakukan karena memang tidak ada amdalnya. Apalagi kalau Pemprov mengajukan penambahan reklamasi di area yang berbeda, itu sudah keliru dan tidak sesuai perencanaan awal," tammbahnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemprov Sulsel telah menandatangani addendum IV atas perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Yasmin Bumi Asri untuk melanjutkan reklamasi kawasan CPI di Kota Makassar dengan luas 12,11 hektare.

Penandatanganan addendum antara Pemprov Sulsel sebagai pihak pertama dan PT Yasmin Bumi Asri sebagai pihak kedua ini, disaksikan langsung perwakilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel.

Pada September 2022 lalu, Pemprov Sulsel menyatakan akan mereklamasi Pulau Laelae. Reklamasi itu sebagai pengganti lahan seluas 12,11 hektar dari pengelola PT Yasmin Ciputra kepada Pemprov.

Menurut keterangan Dinas PUTR saat itu, PT Yasmin sebenarnya berkewajiban mereklamasi lahan seluas 50 hektare Akan tetapi, mereka baru bisa menyelesaikan  38 hektare karena tanah tumbuh yang telah bersertifikat sehingga masih butuh sekitar 12 hektare lagi.

Karena tanah tumbuh di sepanjang pesisir Makassar tapi tidak ada yang setara dengan tanah tumbuh untuk reklamasi, maka PT Yasmin lantas mengusulkan agar back water Pulau Laelae dijadikan tempat wisata baru tanpa menggangu kondisi yang telah eksis sejak lama.

"Jadi yang diperluas itu kawasan back water ke arah barat direklamasi," kata Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel, Andi Yurnita, saat diwawancarai IDN Times saat itu.

Sementara Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulsel Ichsan Mustari mengatakan, reklamasi di sekitar pulau Lae-Lae seluas 12,11 hektare disiapkan sebagai destinasi wisata baru.

"Kami menargetkan tahun ini selesai untuk reklamasi Laelae," kata Ichsan Mustari Senin (16/1/2023).