Hutan Menyusut, WALHI Sulsel Peringatkan Bencana Banjir Bakal Berulang

Alih fungsi kawasan hutan, ekspansi perkebunan, pembangunan infrastruktur, hingga aktivitas pertambangan disebut memperburuk kondisi lingkungan. Slamet menyoroti hilangnya 85.270 hektare hutan dalam 20 tahun terakhir atau setara 119.425 lapangan sepak bola.

"Saat ini, hutan kita yang tersisa hanya sekitar 1.359.039 hektare atau hanya tersisa 29,70  persen dari luas provinsi. Ini jelas peringatan keras karena angkanya sudah di bawah 30 persen," tegasnya.

Slamet juga menyoroti aktivitas pertambangan emas di wilayah hulu Sinjai sebagai potensi ancaman baru. Izin operasi PT Trinusa Resources membentang di area tangkapan air Sungai Mangottong dan Sungai Tangka seluas 11.326 hektare.

"Di sini kami hendak menyoroti spesifik banjir yang terjadi di Kabupaten Sinjai dimana saat ini di bagian hulu tepatnya di Kecamatan Sinjai Barat, Sinjai Bulopodda, Sinjai Tengah, dan Sinjai Selatan ada ancaman aktivitas ekstraktif yang masif di wilayah tangkapan air Sungai Mangottong dan Sungai Tangka," katanya.

Dia menilai kerusakan bisa makin besar jika kegiatan penambangan mulai berjalan di kawasan tersebut. Pembukaan lahan untuk pertanian masih bisa dikendalikan melalui pendekatan dialog, tetapi aktivitas ekstraktif skala besar akan sulit dibendung tanpa ketegasan kebijakan.

"Meskipun saat ini belum ada aktivitas pertambangan namun bencana hidrometeorologi sudah masif terjadi. Lantas bagaimana jika aktivitas pertambangan tersebut telah berlangsung, tentu bencana akan semakin meningkat dan inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Sinjai," katanya.

Slamet pun menegaskan agar pemulihan pasca bencana tidak berhenti pada penanganan darurat semata. Dia mendorong pemerintah menjalankan langkah mitigasi dengan pendekatan berbasis bentang alam atau ekosistem esensial seperti Daerah Aliran Sungai.

Dia menilai langkah pemerintah selama ini masih terjebak dalam pendekatan sektoral per kabupaten. Karena itu, perencanaan dan pelaksanaan mitigasi bencana tidak lagi bisa dijalankan  secara sektoral hanya di tingkat kabupaten.

"Tiap kabupaten harus berkoordinasi dengan kabupaten lain untuk merumuskan upaya mitigasi dan perlindungan kawasan hutan ke depannya. Terlebih lagi mengingat fenomena perubahan iklim yang membuat dan menuntut kita semua agar cepat beradaptasi dengan kondisi ini." kata Slamet.