WALHI Sulsel Minta Pembangunan Masjid 99 Kubah Dipindahkan

12 Jun 2020, 07:30 WIB

Dok. IDN Times/Istimewa

Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan meminta agar pembangunan Masjid 99 Kubah di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) tidak dilanjutkan. Lokasi itu dianggap sarat dengan konflik dan pelanggaran HAM.

WALHI bersama masyarakat pesisir Makassar dan Galesong yang terdampak proyek reklamasi CPI meminta agar masjid dibangun di lokasi lain yang lebih baik.

"Kami tidak menolak pembangunan masjid, namun kami meminta agar Masjid 99 Kubah tidak dibangun di lokasi proyek CPI," kata Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin, melalui pernyataan tertulis yang diterima IDN Times, Jumat (12/6).

Pernyataan sikap WALHI merespons rencana sebagian kelompok masyarakat yang ingin melanjutkan pembangunan Masjid 99 Kubah itu. Pihak yang mengatasnamakan Kaukus Pembangunan Masjid 99 Kubah bahkan sudah membuka rekening bank untuk menggalang dana publik. Sedangkan di sisi lain, masyarakat berjuang keras menghimpun donasi untuk membantu penanganan COVID-19.

1. Masjid 99 Kubah akan jadi simbol penggusuran

Kawasan reklamasi CPI di Makassar. Dok. IDN Times/Google earth

WALHI, kata Amin, mendesak agar pembangunan Masjid 99 Kubah di kawasan CPI dihentikan karena mereka menilai lokasinya penuh dengan konflik dan sarat akan pelanggaran HAM. Sebab Masjid 99 Kubah yang dibangun di lokasi proyek CPI awalnya merupakan wilayah pemukiman 41 kepala keluarga nelayan.

Para keluarga nelayan tersebut lalu digusur tanpa ada kompensasi atau pun ganti rugi. Bahkan hingga kini, menurut data WALHI, ada tiga kepala keluarga yang masih hidup terlunta-lunta di bawah jembatan CPI dan koridor gedung Celebes Convention Center (CCC).

"Dengan demikian bila Masjid 99 Kubah tersebut dibangun di lokasi CPI, maka Masjid 99 Kubah akan dikenal sebagai simbol penggusuran dan penderitaan korban penggusuran," ucap Amin.

2. CPI dibangun dengan merusak lingkungan hidup

Kondisi pesisir Galesong Raya yang terdampak abrasi. IDN Times / ASP Sulsel

Selain itu, WALHI menilai CPI sebagai kawasan reklamasi yang merusak lingkungan hidup dan juga ditentang keras oleh nelayan dan masyarakat pesisir, termasuk perempuan pesisir di Galesong dan Kota Makassar. Menurut Amin, mereka yang dirugikan masih mengingat dengan sangat jelas bagaimana kerusakan lingkungan pesisir yang disebabkan oleh proyek CPI.

Pendangkalan di kanal Jongayya yang masih belum dipulihkan, baik oleh pemerintah maupun perusahaan, menjadi salah satu bukti kerusakan itu. Hal ini pun berimbas pada terganggunya akses nelayan Mariso dan Panambungan yang membuat pendapatan mereka juga ikut menurun.

"Oleh karena itu, kami tidak rela Masjid 99 Kubah yang memiliki nilai yang sangat agung dan juga merupakan tempat beribadah orang Islam dibangun di lahan yang memberi dampak buruk bagi lingkungan dan masyarakat pesisir," kata Amin lagi.

3. Perusahaan dan Pemprov didesak memulihkan lingkungan dan mengganti kerugian masyarakat

Ilustrasi Demo (IDN Times/Arief Rahmat)

WALHI menyatakan bahwa perusahaan pemilik proyek telah berjanji di hadapan nelayan akan melakukan pemulihan atas dampak yang telah ditimbulkan, akan tetapi upaya tersebut sampai saat ini belum direalisasikan.

Hingga saat ini pun mereka masih terus menunggu upaya pemerintah dan perusahaan agar melakukan pemulihan lingkungan dan mengganti seluruh kerugian masyarakat pesisir yang terdampak proyek CPI.

"Maka dari itu,sebaiknya kaukus masjid CPI mendesak perusahaan dan pemerintah provinsi untuk memulihkan lingkungan dan mengganti kerugian masyarakat, baik yang berada di Mariso, Panambungan, Galesong, terutama 41 KK nelayan yang digusur dari pemukiman mereka," ujar Amin.