Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
WALHI Sulsel melapor ke Polda Sulsel. IDN Times/Sahrul Ramadan

Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan melaporkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi bernama Jufri Sambara ke polisi. Laporan terhadap anggota Fraksi Partai Demokrat itu dilayangkan ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sulsel, Senin siang (13/12/2021).

Direktur Eksekutif WALHI Sulsel Muhammad Al Amin mengatakan, laporan terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Yakni perambahan hutan lindung di Kecamatan Kapala Pitu, Kabupaten Toraja Utara.

"Kami mendapatkan ada kegiatan pembangunan vila di kawasan hutan lindung hutan Pongtorra yang diduga milik pribadi anggota dewan tersebut yang kami maksud," kata Amin saat ditemui di Polda Sulsel usai melaporkan kasus ini, Senin siang.

1. WALHI Sulsel telah menginvestigasi persoalan ini

Lokasi pembangunan di kawasan Hutan Pongtarra, Kecamatan Kapala Pitu, Toraja Utara/Dok. WALHI Sulsel

Amin mengungkapkan, pihaknya menerima laporan dari warga setempat terkait kegiatan pembangunan proyek pribadi tersebut. Setelah menginvestigasi, WALHI akhirnya menemukan sejumlah bukti. Di antaranya dokumen adiminstrasi dan dokumentasi pembangunan.

WALHI menduga, proyek pembangunan itu ilegal karena menggunakan aset tanah milik negara yang di sekelilingnya dihuni masyarakat. "Masyarakat sudah sangat marah dan berharap agar hutan Pongtorra terus dilindungi dari kegiatan ekstraktif," kata Amin.

Amin bilang, berdasarkan hasil investigasi, area hutan lindung yang dibanguni vila seluas kurang lebih dua hektare. Dia juga menduga ada kongkalikong dengan unsur pemerintahan setempat.

"Apalagi ini dugaan kami tujuan privatisasi dan komersialisasi di tanah negara yang mestinya dilindungi," terangnya.

2. WALHI melapor mewakili masyarakat setempat

Editorial Team

Tonton lebih seru di