WALHI Sulsel Laporkan Legislator Bangun Vila di hutan Lindung

Amin mengungkapkan, pihaknya menerima laporan dari warga setempat terkait kegiatan pembangunan proyek pribadi tersebut. Setelah menginvestigasi, WALHI akhirnya menemukan sejumlah bukti. Di antaranya dokumen adiminstrasi dan dokumentasi pembangunan.

WALHI menduga, proyek pembangunan itu ilegal karena menggunakan aset tanah milik negara yang di sekelilingnya dihuni masyarakat. "Masyarakat sudah sangat marah dan berharap agar hutan Pongtorra terus dilindungi dari kegiatan ekstraktif," kata Amin.

Amin bilang, berdasarkan hasil investigasi, area hutan lindung yang dibanguni vila seluas kurang lebih dua hektare. Dia juga menduga ada kongkalikong dengan unsur pemerintahan setempat.

"Apalagi ini dugaan kami tujuan privatisasi dan komersialisasi di tanah negara yang mestinya dilindungi," terangnya.

Amin mengatakan, pihaknya mewakili masyarakat setempat untuk melaporkan kasus ini ke Polda Sulsel. Menurut Amin, kegiatan pembangunan vila di lokasi yang dilindungi berdampak terhadap kerusakan lingkungan dan tempat tinggal masyarakat yang ada di sekitar hutan.

Amin menjelaskan, hutan Pongtorra selama ini berfungsi sebagai daerah resapan atau cathcment area. "Kawasan hutan lindung Pongtorra memiliki fungsi ekologis yang tinggi, keanekaragaman hayati yang cukup besar dan tidak bisa dirusak dalam kegiatan apapun," jelas Amin.

Terpisah Penyidik Subidang IV Tindak Pidana Tertentu Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel Kompol Arisandi menambahkan, pihaknya telah menerima laporan tersebut.

"Tinggal kita disposisi ke pimpinan kemudian akan kita pelajari kembali," kata Arisandi saat dihubungi IDN Times.

Arisandi belum bisa membeberkan secara rinci tentang dugaan pelanggaran yang dilaporkan. Pihaknya masih akan menelaah kembali berkas laporan tersebut. "Nanti kalau sudah ada perkembangannya setelah kami pelajari baru bisa kami sampaikan lagi kelanjutan atas laporan itu," katanya.

Dihubungi terpisah, Jufri Sambara mengklarifkasi pelaporan tersebut. Dia mengatakan bahwa unit usaha yang dibangun sudah sesuai dengan mekanisme perundang-undangan. Bukti persuratan disampaikan ke Dinas Kehutanan setempat sebelum membangun pada tahun 2016.

"Saya sudah jelaskan bahkan saya sudah kirimkan bukti SK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang perubahan dari kawasan hutan menjadi bukan bukan kawasan hutan," kata Jufri kepada IDN Times.

Jufri, mengatakan, sebelum membangun unit usaha, di lokasi yang sama sudah lebih dulu beridiri kantor pemerintah hingga sekolah. "Sudah ada kantor pertanian, kehutanan sendiri, sudah ada SMA, masa saya dari belakang (menyusul) membangun baru dilaporkan," katanya.

Jufri menantang WALHI Sulsel untuk menyertakan dokumen pembanding sekaligus bukti izin yang dipunyai. Dia bahkan mengancam akan melaporkan balik pelapor.

"Ke mana itu yang lapor waktu itu, kenapa baru sekarang mau jadi sok pahlawan peduli lingkungan," ucapnya.

Jufri juga menyatakan bahwa sebagai seorang pejabat, dia enggan bertindak serampangan ketika berhubungan dengan aturan. "Masa saya mau bertindak kalau saya tidak tahu ada dasar hukumnya. Ada regulasinya yang menjadi pijakan saya," dia melanjutkan.