WALHI Sulsel Kirim Pesan Keadilan Ekologi untuk Kepala Daerah Terpilih
Intinya sih...
- WALHI Sulsel menyampaikan pesan keadilan ekologi untuk Gubernur dan kepala daerah terpilih di Sulawesi Selatan
- Terjadi 362 bencana ekologis dengan total kerugian mencapai Rp1,9 triliun sepanjang tahun 2024
- Rekomendasi strategis untuk pemimpin daerah terpilih, termasuk mengutamakan kondisi lingkungan hidup dalam perencanaan investasi dan pembangunan infrastruktur
Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan menyampaikan pesan kuat untuk Gubernur dan kepala daerah terpilih di Sulawesi Selatan. Pesan ini disampaikan melalui peluncuran Catatan Akhir Tahun 2024 yang bertajuk 'Pesan Keadilan Ekologi untuk Gubernur dan Seluruh Kepala Daerah di Sulawesi Selatan' yang berlangsung di Red Corner Cafe, Makassar, Senin (30/12/2024).
Direktur WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin, menegaskan pentingnya perhatian serius terhadap keadilan ekologi di provinsi tersebut. WALHI ingin memberikan gambaran objektif tentang kondisi ekologi di Sulawesi Selatan dan menyampaikan masukan konstruktif untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah.
"Semoga catatan akhir tahun ini menjadi informasi dan pesan kuat yang berharga bagi Gubernur Sulsel dan Bupati terpilih tentang pentingnya mewujudkan keadilan ekologi di Sulawesi Selatan, sehingga selama kepemimpinan mereka, lahir kebijakan-kebijakan yang adil dan lestari," kata Amin dalam sambutannya.
1. Kondisi ekologi Sulawesi Selatan 2024
Dalam pemaparan data oleh Anggota Tim Penulis WALHI Sulsel, Nurul Fadli Gaffar, WALHI mencatat terjadi 362 bencana ekologis sepanjang tahun 2024 dengan total kerugian mencapai Rp1,9 triliun. Dia juga mengungkapkan kondisi kritis tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) yakni Tallo, Maros, dan Jeneberang yang kritis karena tutupan hutannya hanya di bawah 30 persen.
"Secara ekologi, inilah yang mempengaruhi terjadinya krisis air di Utara Kota Makassar khususnya di Kecamatan Tallo. Selain itu, temuan kami juga menemukan telah terjadi ketimpangan atas akses air bersih karena ternyata air lebih banyak dialirkan ke wilayah barat Kota Makassar ketimbang ke Utara Kota Makassar," jelasnya.
Di Kabupaten Luwu Utara dan Luwu Timur, WALHI mencatat terjadi peningkatam ekploitasi hutan dan deforestasi. Dalam 5 tahun terakhir, terjadi penurunan kehilangan hutan dari 8.943,90 hektar pada tahun 2019 menjadi 4.373,38 hektar per tahun pada tahun 2021.
"Namun, eksploitasi hutan di Pegunungan Tokalekaju terus meningkat, mencapai 10.194,89 hektar kehilangan hutan per tahun pada tahun 2023," katanya.
Sementara itu, ekspansi tambang nikel di kawasan Danau Towuti dinilai merusak ekosistem vital dan mengancam biodiversitas. Zulfaningsih HS yang juga Anggota Tim Penulis WALHI Sulsel menjelaskan soal ekspansi Izin Usaha Pertambangan di Rimba Terakhir Sulawesi Selatan tepatnya di sekitar Kompleks Danau Malili utamanya Danau Towuti semakin meningkat tiap tahunnya.
Keberadaan tambang nikel di Kabupaten Luwu Timur, kata dia, akan membawa dampak lingkungan yang sangat besar. Deforestasi di kawasan hutan hujan di sekitar Danau Towuti tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mempercepat laju sedimentasi di danau, yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan ekosistemnya.
"Peningkatan sedimentasi ini dapat mengganggu habitat ikan endemik, yang sudah rentan karena penyebarannya yang sangat terbatas. Selain itu, limbah tambang yang tidak terkelola dengan baik berpotensi mencemari air danau, meracuni organisme yang hidup didalamnya, dan merusak sumber air bagi masyarakat setempat," katanya.
2. Soroti konflik agraria
Zulfaningsih juga menyoroti konflik agraria yang terjadi sepanjang 2024. Konflik-konflik ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kepentingan investasi dan hak masyarakat.
"Beberapa konflik yang terjadi misalnya antara Petani Loeha Raya dengan PT Vale Indonesia di Kabupaten Luwu Timur, Petani Polongbangkeng dengann PTPN XIV DI Takalar, masyarakat dengan PT Lonsum Bulukumba, Masyarakat adat Seko dengan Program Bank Tanah di Luwu Utara, dan Konflik petani di Kabupaten Luwu dengan PT Masmindo,' sebutnya.
3. Rekomendasi untuk pemimpin daerah terpilih
WALHI Sulsel pun menyerukan sejumlah rekomendasi strategis untuk para pemimpin daerah terpilih, terkhusus untuk Gubernur Sulawesi Selatan. WALHI Sulsel mengingatkan pemimpin daerah bahwa keadilan ekologi adalah fondasi pembangunan yang inklusif dan lestari.
Berikut merupakan rekomendasi serta tuntutan rakyat dan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan yang dibacakan Direktur Eksekutif WALHI Sulsel, Muhammad Al Amin.
1. Mengutamakan dan memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat dalam semua perencanaan investasi dan pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan
2. Mengevaluasi dan atau mencabut izin usaha pertambangan (IUP) yang berada di wilayah vital atau ekosistem penting di Sulawesi Selatan
3. Merevisi dan atau meninjau ulang RTRW Terintegrasi Sulawesi Selatan No. 3 Tahun 2022 khususnya yang menyangkut soal alokasi lahan reklamasi, tambang pasir laut, dan wilayah rentan bencana yang ditetapkan sebagai kawasan pertambangan
4. Mengimplementasikan model mitigasi bencana yang melampaui batas wilayah administratif dan berbasis bentang alam
5. Memulihkan, melindungi, dan memelihara wilayah resapan air, daerah aliran sungai, dan ekosistem esensial yang ada di Sulawesi Selatan
6. Mengembangkan model ekonomi yang berbasis pengetahuan lokal dan perlindungan ekologi
7. Menegakkan praktik hukum perlindungan lingkungan hidup terkhusus yang menyangkut pada tiga bentang alam (pesisir, hutan, dan karst) penting di Sulawesi Selatan
8. Meningkatkan kapasitas petani, perempuan, dan nelayan terkait dengan adaptasi perubahan iklim
9. Menegakkan dan atau mengaplikasikan pengarusutamaan gender dalam konteks pembangunan di Sulawesi Selata