Walhi Siap Penuhi Tantangan Danny Pomanto soal Data Banjir Makassar

Amin menyatakan, jika Wali Kota mengundang, dia siap datang dengan membawa data sebagai dasar dan rujukan kritik tentang banjir. Dia bersikukuh bahwa Danny dan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman harus bertanggung jawab atas bencana berulang.

"Kami akan sampaikan pendapat kami dan data-data mengenai banjir yang terjadi di Makassar. Walhi adalah lembaga publik walaupun bukan instansi pemerintah tapi dioperasikan oleh publik dan seluruh data dan informasi serta kajian Walhi itu milik publik, jadi kami akan bawa itu," ujar Amin.

Tiga tahun terakhi, kata Amin, intensitas banjir di Makassar terus naik, dan terkesan dibiarkan berlarut-larut. Seperti banjir yang terjadi tahun 2021, pihak pemerintah mengklaim bahwa itu terjadi karena curah hujan yang tinggi dan kenaikan air laut.

"Tentu kita tidak mau alasan itu kita dengar tiap tahun dari pemerintah, seakan-akan ini air pasang laut dan curah hujan yang tinggi terus dijadikan alasan. Sementara kita ini manusia yang punya akal tentunya harus mencari cara bagaimana agar persoalan itu bisa diurai, ya salah satu harus buat kebijakan, mitigasi juga," kata Amin.

Menurut Amin, mitigasi tidak sekadar memberikan peringatan kepada masyarakat sebelum datang hujan. Melainkan juga mengatasi banjir yang terus melanda setiap musim hujan. 

"Kami tentunya akan tunjukan data seperti lahan resapan di Makassar dari ekspansi bisnis properti yang nyata," Amin melanjutkan.

Sebelumnya, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indoensia (Walhi) Sulsel, Muhammad Amin menminta Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman dan Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, menyusun program mitigasi bencana banjir di Kota Makassar.

"Pemerintah Andi Sudirman harus belajar untuk berhenti melanjutkan reklamasi di Laelae, karena dampaknya bisa lebih besar. Untuk ruang terbuka hijau kita meminta kepada pemerintah Danny Pomanto untuk berani melakukan moratorium perluasan alih fungsi lahan terbuka hijau untuk kegiatan properti," ungkap Amin.

Amin menilai, alih fungsi kawasan hijau menjadi kawasan perumahan komersial di Makassar memicu banjir besar. Selain itu, sistem drainase yang disebut buruk memperparah bencana di Makassar.

"Penyebab utama karena ruang terbuka hijau di Makassar sudah mulai menurun sangat signifikan, kemudian drainase kita sangat buruk sekali dan ditambah lagi di pesisir kita ditimbun, direklamasi. Sehingga saat banjir seperti kemarin," ungkap Amin.

Merespons pandangan Walhi Sulsel, Danny Pomanto meminta organisasi lingkungan hidup tersebut menunjukkan bukti adanya dampak alih fungsi kawasan hijau menjadi perumahan terhadap banjir di Makassar. Begitu juga dengan reklamasi Pantai Losari yang dinilai memicu banjir besar.

"Bagusnya dengan Walhi langsung (bertemu), supaya jelas dan tidak bias. Sebaiknya diskusi langsung dan bawa data," kata Danny.