Walhi Kritik Pemprov Sulsel Tak Transparan Tangani COVID-19

28 Mar 2020, 17:18 WIB

IDN Times / Aan Pranata

Makassar, IDN Times - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan, menyoroti metode pemerintah provinsi dalam menangani wabah COVID-19. Walhi menanggap Pemprov Sulsel selama ini terkesan tertutup dalam penyampaian informasi.

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin mempertanyakan skenario Gubernur Nurdin Abdullah melalui gugus tugasnya, dalam melakukan pencegahan maupun penanganan penularan Covod-19 di Sulsel. Terlebih, melihat angka kasus semakin hari yang semakin bertambah.

"Kami juga ingin tahu bagaimana langkah atau skenario pemerintah saat ini, karena selama ini pemerintah cenderung tertutup ke publik," kata Amin dalam keterangan resmi yang diterima, Sabtu (28/3).

1. Pemprov Sulsel dinilai tidak berani mengambil sikap

Peninjauan ruang isolasi di RSUD Sayang Rakyat Makassar oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Jumat (27/3). Pemprov Sulsel

Menurut Amin, pemerintah Provinsi Sulsel tidak berani mengambil langkah progresif dalam melakukan upaya pencegahan. Gubernur terkesan tidak ingin berbenturan dengan kebijakan pemerintah pusat. Sikap seperti itu, kata Amin, sangat tidak produktif bagi upaya penanganan penyebaran Covid-19 di Sulsel.

"Pak gubernur saat ini cenderung menunggu instruksi pemerintah pusat, padahal langkah inisiatif yang progresif dari gubernur sangat dibutuhkan untuk saat-saat sekarang ini. Terutama dalam rangka mencegah penularan dan menangani pasien positif Covid-19 di Sulsel yang semakin meningkat," ujar Amin.

2. Tertutupnya pemerintah membuat masyarakat sadar melakukan langkah pencegahan secara mandiri

Penyemprotan disinfektan di Kota Makassar. IDN Times/Pemkot Makassar

Per Sabtu (28/3), jumlah pasien positif COVID-19 di Sulsel telah mencapai 33 orang. Empat orang di antaranya meninggal. Meningkatnua jumlah kasus setiap hari, menurut Amin, perlahan membuat masyarakat pro aktif dalam melakukan berbagai upaya pencegaha, secara mandiri. Masyarakat kata Amin, mulai menyadari bahwa pandemi corona ini harus dilawan secara bersama-sama, di tengah sikap tertutup pemerintah.

"Pada dasarnya, masyarakat ingin tahu, bagaimana kesiapan atau proyeksi pemerintah menghadapi jumlah pasien positif yang terus meningkat di Sulawesi Selatan. Data ODP, PDP dan pasien positif seperti dari kalangan mana saja, umurnya berapa, tinggal di daerah mana dan sebagainya," Amin menerangkan.

3. Sikap tertutup pemerintah mempengaruhi kepercayaan publik

ANTARA/Evarianus Supar

Amin mengungkapkan, sikap tertutup pemerintah yang selama ini tidak diketahui adalah persoalan kesiapan anggaran dalam pengadaan alat tes cepat atau rapid test serta alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan. Padahal tenaga kesehatanlah yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menangani pasien Covid-19, khususnya di Sulsel.

Sikap tertutup pemerintah menurut Amin, dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat. Masyarakat semestinya semakin tenang dan bersemangat terlibat aktif jika pemerintah bersikap terbuka.

"Namun sebaliknya, kepercayaan serta sentimen publik akan semakin besar bila pemerintah terus menutup informasi kepada masyarakat," tutur Amin.

Terakhir, Amin berharap selain menurunkan ego dan transparan ke publik, pemerintah juga perlu mengajak seluruh pihak terkhusus para pelaku usaha yang ada di Sulsel untuk berkorban dan membantu masyarakat Sulsel agar tetap sehat.

"Karena selama ini masyarakatlah penggerak utama ekonomi," ungkap Amin.