WALHI Kaji Keterlibatan Perusahaan Tambang di Pilkada Makassar

Muhaimin mengatakan, para pengusaha tambang dibalik layar Pilkada Makassar adalah mereka yang selama ini berkonflik dengan masyarakat. Kondisi ini disebut berbahaya, baik bagi masyarakat umum maupun lingkungan hidup. Muhaimin menyebut perusahaan-perusahaan tambang itu semuanya beroperasi di Sulsel dan berhubungan erat dengan proyek infrastruktur.

"Karena jenis komoditas usaha perusahaan tambang tersebut ialah mineral non logam yang merupakan material utama proyek infrastruktur. Sehingga menurut kami, pengusaha tambang tersebut sangat berkepentingan untuk memenangkan calon wali kota usungannya agar dapat menguasai proyek infrastruktur di Kota Makassar," tutur Muhaimin.

Organisasi lingkungan hidup ini menyebut perusahaan-perusahaan tambang yang berupaya memenangkan calon wali kotanya punya kepentingan ekonomi jangka panjang. Terkhusus untuk lima tahun ke depan saat memimpin Kota Makassar.

Muhaimin menduga, ada tendensi besar yang dipegang perusahaan penambang untuk memenangkan pasangan usungannya. Salah satunya, untuk menguasai pasar dan proyek infrastruktur di Kota Makassar.

"Saya tidak percaya kalau mereka mengusung kandidat untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat di Kota Makassar," ucap pria yang akrab disapa Brutus.

Muhaimin mengatakan, WALHI Sulsel masih mengaji keterlibatan perusahaan tambang pada Pilkada Makassar. WALHI Sulsel, katanya, berkepentingan mengingatkan agar warga Makassar tidak memilih calon wali kota yang memiliki tujuan ganda. Apalagi disponsori oleh perusahaan tambang yang telah merusak lingkungan hidup dan memiskinkan rakyat.

"Ini salah satu mandat WALHI Sulsel yakni mengkampanyekan politik hijau kapada publik. Selain itu, saya kira telah lama disampaikan sebelumnya bahwa WALHI Sulsel akan melibatkan diri dalam pilkada maupun pilwalkot untuk mengajak rakyat memilih calon yang berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup," kata Muhaimin.

WALHI Sulsel, dia melanjutkan, juga gencar menyerukan kepada masyarakat agar memilih, bukan calon yang membawa kepentingan perusahaan. Apalagi yang selama ini melakukan aktivitas destruktif dan berkepentingan menguasai proyek pembangunan infrastruktur di Sulsel, khususnya di Kota Makassar.